Sumber :
- REUTERS
VIVA.co.id
- Pemerintah Indonesia terus menguatkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok, salah satunya dengan menjalin menjalin kerja sama
Bilateral Currency Swap Arrangement
(BCSA) dengan Negeri Tirai Bambu itu.
Dengan kerja sama tersebut, transaksi ekspor impor antar Indonesia dengan Tiongkok tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat (AS), melainkan menggunakan renminbi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kemenhub Terbitkan Izin Usaha Kereta Cepat
Baca Juga :
Wall Street Libur, Bursa Global Menguat Tajam
Dengan kerja sama tersebut, transaksi ekspor impor antar Indonesia dengan Tiongkok tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat (AS), melainkan menggunakan renminbi.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI Sofyan Wanandi mengatakan, langkah tersebut dinilai positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia ke depan.
Menurut Sofyan, langkah tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dolar AS.
"Menurut saya itu baik untuk kita. Dampaknya kita tidak perlu lagi mencari dolar lebih banyak," ujar Sofyan, di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa, 24 November 2015.
Sofyan juga mengatakan, penggunaan renminbi dalam ekspor impor antara Indonesia dan Tiongkok dipastikan tidak akan memengaruhi neraca perdagangan dalam negeri.
Bahkan dengan penggunaan renminbi ini, fluktuasi nilai tukar dolar AS yang kerap terjadi di Indonesia bisa dicegah. Selain itu, dalam satu tahun, nilai impor Indonesia dari Tiongkok yang bisa mencapai US$30 miliar, melalui langkah tersebut, angka ini dikurangi bisa berkurang.
"Jadi, pasti untuk neraca perdagangan kita lebih baik. Jadi, kemungkinan guncangan dolar itu tidak ada," ujarnya.
Meski begitu, menurut dia, penggunaan renminbi ini masih perlu disosialisasikan. Mengingat cadangan reinminbi dalam negeri masih sangat terbatas.
"Tentu perlu sosialisasi, apalagi kalau ini menguntungkan dunia usaha. Saat ini suplai renminbi juga masih minim. Ya, paling tahun depan baru bisa diterapkan," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI Sofyan Wanandi mengatakan, langkah tersebut dinilai positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia ke depan.
