Sumber :
- ANTARA/Dhoni Setiawan
VIVA.co.id
- Komisi III DPR RI masih belum mengambil keputusan mengenai uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu perdebatan mengenai revisi UU KPK kembali mengemuka.
Salah satu yang menjadi perdebatan adalah mengenai SP3. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan KPK seharusnya memang memiliki kewenangan SP3.
"KPK harus ada lembaga SP3-nya. Masa tidak ada (penyidik) yang salah? Banyak kok orang ditetapkan jadi tersangka tanpa proses yang benar," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 30 November 2015.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pimpinan beserta para penyidik KPK, sebagai manusia, tidak mungkin lepas dari kesalahan-kesalahan.
"Di mana-mana penegak hukum harus ada SP3-nya, untuk mengakui bahwa negara bisa salah," ujar dia.
Cabut Revisi UU KPK, Demokrat Dekati PKS dan Gerindra
Butuh dukungan pemerintah dan mayoritas partai politik di DPR.
VIVA.co.id
25 Februari 2016
Baca Juga :
