VIVA.co.id – Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun 2016 akhirnya disetujui oleh Komisi XI, setelah rapat hingga tengah malam dan melalui dua kali pembahasan yang cukup alot. ATBI 2016 disetujui sebesar Rp9,454 triliun, turun sebesar Rp1,136 triliun dari pengajuan sebelumnya.
Sejumlah catatan dari fraksi-fraksi DPR turut menyertai persetujuan dari Komisi XI. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad (F-PG) itu pun sempat diskors beberapa saat, untuk masing-masing fraksi mempertimbangkan keputusannya.
“Saya ingin mengakhiri rapat ini, dengan menyampaikan bahwa Komisi XI menerima ATBI 2016 dari Bank Indonesia, dengan jumlah yang disesuaikan, yakni Rp9,454 triliun. Dan penerimaan sebesar Rp18,232 triliun,” kata Fadel, membacakan kesimpulan rapat, di Gedung Nusantara I, Kamis 17 Desember 2015 malam.
Sebelumnya, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya. Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo (Dapil Jatim) dari F-PDI Perjuangan, mengatakan, pihaknya dapat menerima ATBI 2016, namun dengan catatan, fraksinya meminta agar tema ATBI 2016 dapat dipresentasikan kepada Komisi XI. Mengingat, anggaran untuk tahun mendatang berkaitan dengan hal itu.
Anggota Komisi XI Willgo Zainar dari F-Gerindra, menyatakan pihaknya menerima dengan baik ATBI 2016, dan mengapresiasi respon baik dari BI yang telah melakukan rasionalisasi anggaran.
‘Kami berharap, BI dapat mengelola anggaran dengan efisiensi dan tepat guna, serta mampu mengendalikan asumsi makro,” kata politisi asal dapil NTB itu.
Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan (Dapil Lampung) yang menyampaikan pandangan F-PD, dapat menerima ATBI yang sudah disesuaikan. Harapannya, BI bisa perform untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil, dan kinerjanya lebih baik di tahun mendatang.
Anggota Komisi XI Donny Imam Priambodo (Dapil Jawa Tengah) dari F-Nasdem menyatakan pihaknya juga dapat menerima ATBI 2016. Sementara, Anggota Komisi XI Anna Muawanah (Dapil Jawa Timur) mengatakan, fraksinya dapat memahami ATBI 2016.
Sementara Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam (Dail Jawa Barat) dari F-PKS dapat menerima, namun pihaknya akan melakukan pengawasan per triwulan, dan meminta Komisi XI untuk memperkuat pengawasan.
Anggota Komisi XI dari F-PPP, Amir Uskara (Dapil Sulawesi Selatan) berharap, penyesuaian anggaran ini tidak mengurangi semangat kerja BI sebagai bank sentral, dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Fraksinya pun dapat menerima, dengan tetap melakukan pengawalan dan pengawasan.
Wakil Ketua Komisi XI Jon Erizal (Dapil Riau) dari F-PAN mengaku pihaknya menerima dengan catatan. Sementara Anggota Komisi XI dari F-PG, Misbakhun (Dapil Jawa Timur), mengingatkan biaya pencetakan dan pemusnahan uang tidak lagi menjadi biaya kebijakan. Berbagai catatan dari fraksinyapun mengikat, sebagai syarat F-PG menerima ATBI 2016. Fadel mengatakan, F-Hanura absen tidak memberikan catatan.
Sementara itu sebelumnya, Gubernur BI mengatakan, anggaran pengeluaran operasional tahun 2016 yang semula diusulkan sebesar Rp10,5triliun, turun menjadi Rp9.454 miliar atau turun sebesar Rp1.136 miliar.
“Bila dibandingkan dengan ATBI 2015, kenaikan anggaran pengeluaran operasional 2016, dari yang semula diusulkan 23,20 persen turun menjadi hanya 9,98 persen. Beberapa penyesuaian yang dilakukan meliputi penurunan harga logistik (Sistem Informasi an Non Sistem Informasi) sebesar Rp17 miliar dari Rp986 miliar menjadi Rp969 miliar.
Kemudian, penurunan anggaran gaji dan penghasilan lainnya pegawai sebesar Rp51 miliar dari Rp3.562 miliar menjadi Rp3.511 miliar. Berikutnya, peningkatan anggaran PSBI sebesar Rp40 miliar dari Rp77 miliar menjadi Rp117 miliar (naik 60,74).
Berikutnya, penurunan anggaran Manajemen SDM sub pos pemeliharaan SDM sebesar Rp942 miliar dari Rp3.682 miliar menjadi Rp2.740 miliar yang diakibatkan oleh pembentukan cadangan PSAK 24 Revisi 2013 secara bertahap. Dan yang terakhir, penurunan cadangan anggaran operasional sebesar Rp128 miliar dari Rp492 miliar menjadi Rp364 miliar.
Sehari sebelumnya, Rabu 16 Desember 2015, Komisi XI dan BI sudah membahas ATBI 2016, namun mengalami kebuntuan. Saat itu, Komisi XI meminta BI lebih merampingkan postur anggaran tahun 2016 yang mengalami kenaikan 20,12 persen menjadi Rp10,3 triliun. (www.dpr.go.id)
