Sofyan: Pungutan Dana Ketahanan Energi Bukan Pungli

Pungutan itu, kata dia, mampu untuk dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan.

Sofyan menuturkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan mekanisme tertentu, serta payung hukum untuk pungutan dana energi tersebut. 

Secara periodik, hasil pungutan itu akan dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit secara rutin.

"Itu bukan pungli. Bentuk pertanggungjawabannya, sedang kami rumuskan. Kami sadar betul akan masalah itu (terkait payung hukum). Bagaimana digunakannya dana ketahanan energi. Paling penting akuntabilitasnya," kata Sofyan, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 28 Desember 2015.

Sofyan menjelaskan, pemerintah saat ini memiliki dua opsi untuk menyimpan dana ketahanan energi. Mulai dari masuk ke dalam rekening kas pemerintah, sampai dengan rencana untuk mendirikan Badan Layanan Umum (BLU) khusus untuk ketahanan energi.

"Nanti bisa ditaruh dalam bentuk akun, atau mendirikan BLU. Ini masalah akuntabilitas saja. Nanti pasti akan diketahui. Berapa banyak bensin yang terjual, dikali berapa rupiah. Pertanggungjawabannya akan sangat jelas," ujar dia.

Untuk payung hukumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, akan segera menerbitkan aturan mengenai pungutan dana ketahanan energi tersebut, sebelum penurunan harga BBM berlaku pada 6 Januari 2016 mendatang.

"Pokoknya pungutan dana ketahanan energi berlaku tanggal 6 Januari 2016. Jadi masih lama. Sebelum itu, harus sudah ada payung hukum. Kita harus tunduk pada sistem yang teratur, dan terukur," tutur dia.