Membangun Negeri Ini Tidak Bisa Hanya Satu Partai

Senin, 11 Januari 2016 - 07:17 WIB

Oleh :

Feri Simanungkalit,

Presiden PKS Sohibul Iman saat ditemui VIVA.co.id

Sumber :

VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id - Partai Keadilan Sejahtera membetot perhatian publik setelah jajaran pengurusnya bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Spekulasi berkembang, partai yang saat Pemilihan Presiden 2014 berada di barisan pendukung Prabowo Subianto itu berancang-ancang menyeberang ke barisan pendukung Jokowi.

Meski penjelasan resmi telah disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman usai pertemuan, bahwa mereka konsisten berada di Koalisi Merah Putih, namun suara-suara bahwa partai itu akan masuk koalisi pemerintah semakin nyaring. Sejumlah kebijakan yang keluar pasca pertemuan dengan Presiden Jokowi ditengarai sebagai indikator bakal bergesernya haluan partai.

Misalnya saja, penertiban kader-kader yang selama Pemerintahan Jokowi-JK vokal mengkritik. Isu pembersihan “orang-orang Anis Matta” juga kencang terdengar. Selain tidak diberi posisi di struktur kepengurusan yang baru, jabatan publik yang diemban orang-orang dekat Anis Matta kabarnya juga akan dievaluasi. Yang terbaru, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku akan digusur dari posisinya.

Pada Senin, 4 Januari 2015, Presiden PKS Sohibul Iman berkenan menerima tim redaksi VIVA.co.id di ruang kerjanya, Kantor DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menjelaskan duduk perkara ihwal pertemuannya dengan Presiden Jokowi hingga berbagai rumor yang berkembang menyertai.

Tak hanya itu, Sohibul Iman juga bercerita bagaimana langkah-langkahnya mengonsolidasikan kepengurusan, menjaga soliditas kader, masalah pendanaan, hingga bagaimana menghadapi Pemilihan Umum 2019.

Pria kelahiran Tasikmalaya, 5 Oktober 1965 itu terpilih sebagai presiden baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggantikan Anis Matta. Sohibul terpilih dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS di Bandung, Senin 10 Agustus 2015. Rapat yang berlangsung sejak 9 Agustus itu diikuti 69 anggota Majelis Syuro terpilih dari 34 provinsi.

Di dunia politik, kiprah Sohibul cukup panjang. Pada 1998, dia sempat bergabung dengan Partai Keadilan (PK) yang sekarang bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Namun, karena ada aturan bahwa pegawai negeri sipil dilarang menjadi pengurus partai, dia ke luar dari PK dan meneruskan kariernya sebagai peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) hingga mendapatkan beasiswa doktoral ke Jepang.

Pada Mei 2004, Sohibul Iman mendapat tawaran ikut mengelola Universitas Paramadina yang didirikan oleh Nurcholis Majid atau Cak Nur. Dia kemudian menjadi Rektor Universitas Paramadina pada 2005-2007.

Sohibul Iman baru total terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk pertama kalinya pada Pemilu 2009. Ketika itu, dia menjabat ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi.

Karier politik Sohibul Iman terus melejit dan bersinar terang. Pada 2013, Fraksi PKS menunjuknya sebagai wakil ketua DPR menggantikan Anis Matta yang mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai presiden PKS. Ayah lima anak, tiga putra dan dua putri, dari pernikahannya dengan Uswindraningsih Titus, itu kini menduduki jabatan puncak partai. Bagaimana performa kepemimpinan dan partai yang dipimpinnya itu, jutaan rakyat Indonesia bakal menjadi saksi.

Berikut petikan wawancara khusus Presiden PKS Sohibul Iman dengan tim redaksi VIVA.co.id, selengkapnya:

Isu PKS merapat pemerintah berkembang cepat setelah jajaran pengurus DPP PKS bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana. Apa sebenarnya yang dibicarakan dalam pertemuan itu?

Sudah saya jelaskan ya, kami hadir dalam rangka silaturahim atau dalam bahasa politik untuk membangun komunikasi politik. Tentu saja dalam komunikasi politik ini, didorong oleh sebuah kesadaran bahwa walaupun kami ini di luar pemerintahan, bagi kami membangun komunikasi politik dengan pemerintah adalah suatu keniscayaan, karena untuk membangun negeri ini tidak bisa hanya satu pihak atau satu partai, karena itu saya kira hal sangat masuk akal untuk kita membangun komunikasi politik itu.

Yang kedua, bahwa ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, ini komunikasi sudah kita bangun sejak kami menyelenggarakan Munas pada awal September itu. Jadi, ini bukan sesuatu yang dadakan, apalagi dikait-kaitkan dengan persoalan politik aktual tentang reshuffle dan sebagainya, tidak ada itu.

Bisa diceritakan bagaimana awalnya?

Waktu kami mau mengadakan Munas, kan kita kepengurusan baru ini resminya pada 10 Agustus. Dan kemudian kami langsung merencanakan Munas sebulan kemudian. Dan menjelang akhir agustus itu, saya kan kebetulan berkawan baik dengan Pak Pram (Sekretaris Kabinet Pramono Anung) ya, Mas Pram cerita bahwa dalam obrolan Mas Pram dengan Pak Jokowi di pesawat itu, obrolan terkait dengan masalah Munas PKS.

Mas Pram bertanya, Pak Presiden, apakah Pak Presiden bersedia hadir di Munas PKS, kalau mereka mengundang. Kemudian Pak Jokowi mengatakan, oh saya siap hadir kalau diundang, karena beliau kan sebelumnya hadir di acaranya PBB. Kemudian Mas Pram ngontak saya, cerita obrolan itu seperti itu, kami tentu mengatakan, oh bagus Mas, kami mengatakan senang sekali. Dan ternyata 3 atau 4 hari kemudian, Mas Pram ngontak saya lagi, ternyata Presiden harus pergi ke Timur Tengah, ke Timur Tengah-nya itu kan Senin, padahal kami munas Selasa dan Rabu. Dan Pak Jokowi kan kembalinya kalau tidak salah Kamis malam, sehingga tidak jadi.

Sempat mengundang Presiden Jokowi untuk hadir ke Munas?

Oh iya, kami kan sudah ada komunikasi itu. Mas Pram begitu ya kami mengatakan oh sangat bagus, kami akan memfollow up itu. Tapi kami belum follow up secara resmi kemudian ada berita bahwa beliau mau berangkat ke Timur Tengah, tentu kalau sudah begitu kan sudah jelas ya, jadi lain kali saja. Saya kira persoalan formalnya itu menjadi tidak terlalu penting ya, tapi komunikasi sudah kita jalin.