- ANTARA/Dhoni Setiawan
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menagih janji Presiden Joko Widodo untuk menginvestigasi pada kasus Freeport lebih jauh. Salah satunya, dengan mendukung pembentukan panitia khusus hak angket PT Freeport.
"Saya mendorong semua ketua partai politik, terutama Presiden dan Wapres yang pernah berjanji untuk mendukung investigasi pada kasus Freeport ini," ujarnya, Rabu 13 Januari 2016.
Hingga saat ini, kata Fahri, anggota DPR yang setuju dan menandatangani jumlahnya sudah banyak. Namun, restu dari ketua partai hingga kini masih jadi ganjalan.
"Di tingkat DPR sudah banyak yang menandatanganj, cuman kalo tidak ada restu dari ketua partai kan jadi repot ini," jelasnya.
Ia mengaku, hingga saat ini dia belum melihat adanya ketegasan dan keberanian dari berbagai pihak. Hal ini lah yang menjadi alasan pembentukan Pansus hak angket Freeport ini menjadi molor.
"Saya mau jadi inisiator, tapi sebagai pimpinan dewan saya tidak bisa terlalu turun ke bawah. Maka saya usulkan ini seperti waktu kasus Century," tuturnya.
Jika memungkinkan, dia bahkan berharap, pekan depan surat sudah bisa ditandatangani dan dibawa ke rapat Paripurna.
Gerindra Anggap Pernyataan Puan Tak Ada Instruksi Hak Angket Menyejukkan
Gerindra merespons Ketua DPR Puan Maharani yang mengatakan belum ada arahan terkait hak angket pemilu kepada Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.
