Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan membentuk kelompok kerja, guna melakukan seleksi bagi koperasi yang akan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR).
Dengan dibukanya peluang bagi lembaga keuangan non perbankan (LKNB) untuk menyalurkan KUR, bukan tidak mungkin peluang koperasi mendapatkan dana KUR menjadi lebih sedikit.
"Kami mengharapkan koperasi masuk juga dan dapat ikut serta untuk menyalurkan KUR," kata Menteri Koperasi dan UKM, A.A.G.N. Puspayoga dalam acara 'Sosialisasi Percepatan Penyerapan KUR Bersama Stakeholder' di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin 18 Januari 2016.
Sementara itu, Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, menambahkan pokja yang akan dibentuk terdiri dari Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, dan Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM.
"Kami akan menyeleksi koperasi (mana yang bisa menyalurkan KUR)," kata dia.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp100 triliun, yang terdiri atas alokasi KUR untuk mikro sebesar Rp61 triliun, ritel sebesar Rp35 triliun, dan KUR TKI sebesar Rp4 triliun.
Penyalur-penyalur kredit ini adalah bank pelat merah (BRI, BNI, dan Bank Mandiri), BII-Maybank, Bank Sinar Mas, BPD Kalimantan Barat, BPD Nusa Tenggara Barat, bank umum, bank BPD lainnya, dan LKNB.
Sementara itu, LKNB mendapatkan alokasi penyaluran KUR sebesar Rp1,5 triliun yang terdiri atas Rp500 miliar untuk KUR mikro dan Rp1 triliun untuk sektor ritel. (asp)
Halaman Selanjutnya
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp100 triliun, yang terdiri atas alokasi KUR untuk mikro sebesar Rp61 triliun, ritel sebesar Rp35 triliun, dan KUR TKI sebesar Rp4 triliun.
