Komisi VI Bentuk Panja Aset Tangani BUMN

Kereta Tambahan PT KAI
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari FPDIP Darmadi Durianto mengatakan bahwa Komisi VI DPR RI telah membentuk panja aset yang ditujukan untuk menangani berbagai kesemerawutan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Saat Mudik, Penumpang KA dari Bandung Akan Naik 5%

Selama ini, menurutnya banyak permasalahan pada aset BUMN yang mesti dibenahi. Salah satunya, aset-aset yang kini ditangani swasta serta banyaknya aset BUMN yang beralih fungsi.

"Sudah terbentuk. Yang jadi permasalahan di aset itu banyaknya aset BUMN yang berserakan dimana-mana. Itu yang mesti di urus. Jadi banyak aset BUMN yang berserakan dikuasai penduduk, penggarapan banyak sekali. Dan beberapa kasus yang ditangani swasta. Nah itu yang harus disikapi," kata dia di DPR RI Jakarta, Kamis 18 Februari 2016.

Dilebur ke Pertamina, Apa Untung PGN?

Untuk itulah tujuan panja aset dibentuk yakni dalam rangka menyelidiki aset-aset BUMN yang sudah pindah tangan.

Misalnya, asset PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II yang sudah digarap pihak swasta dan penduduk setempat.

Sambut Mudik, KAI Dirikan Enam Posko Lebaran di Pantura

"Iya jadi itu harus dibenahi. Asset PT KAI banyak yang enggak jelas, sengketa, ada yang di Medan jadi mall. Dikuasai pihak swasta, berperkara. Belum lagi aset yang sudah pindah tangan, seperti PTPN II 80 persen dikuasai penggarap. Itu Ppnduduk dan masyarakat, tanah negara dikuasi, dia enggak mau pergi," ujarnya.

Tak terkecuali, ujar dia, aset Hotel Indonesia Nature. Menurutnya, perjanjian Build, Operate dan Transfer (BOT) nya juga tidak "beres".

Lebih lanjut Darmadi berharap agar dalam menangani persoalan tersebut perlu dibentuk badan pengelola dan pengawasan aset oleh BUMN.

"Ada satu badan, saran kita harus ada yang urus itu. Bisa independen bisa BUMN. Nomenklaturnya nanti dibicarakan soal itu. Tapi sepanjang enggak ada yang urus itu oleh satu badan, bisa enggak fokus," kata dia.

Saat ditanya apakah sudah ada pembahasan aset dengan Meneg BUMN Rini Soemarno, Darmadi menegaskan belum ada pihak Kementerian yang mengurus permasalahan tersebut.

"Justru itu babak-belur enggak ada yang ngurus," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya