Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Dibangun di 7 Kota
Kamis, 10 Maret 2016 - 14:36 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
"Penugasan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud meliputi: a. Penunjukan untuk pembelian tenaga listrik oleh PLN, dan b. Persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PLN,” bunyi Pasal 7 ayat (2) Perpres tersebut.
Selanjutnya, hasil penjualan listrik kepada PLN merupakan hak sepenuhnya dari pelaksana proyek. PLN juga wajib menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dalam jangka waktu paling lama 35 hari kerja setelah penetapan pelaksana proyek tersebut
Adapun sumber pendanaan pembangunan PLTSa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara ketentuan mengenai biaya pengolahan sampah diatur dengan peraturan menteri dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan menteri terkait , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14 Perpres ini menegaskan, pembangunan PLTSa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," yaitu pada 16 Februari 2016 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.
34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak, Negara Merugi
Sari 34 proyek ada 12 proyek tidak bisa berlanjut.
VIVA.co.id
4 November 2016