Sumber :
- Chandra G Asmara / VIVA.co.id
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo sejak pertengahan tahun lalu telah mencanangkan program pembangunan satu juta rumah bagi masyakat. Meski begitu, ada beberapa faktor yang pada akhirnya menghambat implementasi program tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengungkapkan ada setidaknya dua faktor yang menghambat. Pertama, adalah dari sisi ketersediaan. Dalam hal ini ketersedian pendanaan untuk bisnis sektor properti terutama bagi para pengembang kecil.
"Kemudian, perizinan dan persyaratan pembangunan perumahan yang berbelit, panjang, dan mahal," ujar Darmin usai rapat koordinasi dikantornya, Jakarta, Selasa 12 April 2016.
Faktor kedua, dari sisi permintaan. Menurut Darmin, belum terjangkaunya akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membuat rendahnya permintaan terhadap produk perbankan.
Baca Juga :
Menko Perekonomian Sambangi Kantor Sri Mulyani
Karena itu kata dia, pemerintah akan menyederhanakan perizinan dan persyaratan untuk percepatan program pembangunan satu juta rumah. Salah satu caranya, adalah dengan memangkas 33 izin atau syarat yang diperlukan oleh MBR menjadi hanya 21 untuk mendapatkan rumah murah. .
"Kami akan mendesain ulang perihal ini, sehingga MBR benar-benar bisa menikmati," katanya.
Adapun penyelesaian izin selama ini membutuhkan waktu sekitar 753-916 hari. Sementara untuk biaya perizinan, dapat menghabiskan biaya sekitar Rp3,5 miliar untuk area perumahan dengan luas lima hektare.
"Dalam waktu sekitar satu sampai dua bulan mendatang, kami akan buatkan paket peraturan yang lebih baik," jelas Darmin. (ren)
Halaman Selanjutnya
"Dalam waktu sekitar satu sampai dua bulan mendatang, kami akan buatkan paket peraturan yang lebih baik," jelas Darmin. (ren)
