- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap tak mau berkomentar terlalu jauh terkait barter kontribusi proyek reklamasi PT Agung Podomoro Land dengan penggusuran kawasan Kalijodo jika masih rumor semata. Namun ia mendorong KPK untuk mengungkap kebenaran informasi tersebut agar tak simpang siur.
"Pertama, bahwa kalau itu rumor tidak mau berkomentar terlalu jauh terkait rumor. Tapi kalau jadi sesuatu yang nyata, maka KPK harus seterang-terangnya mengungkap dugaan yang disebutkan tadi," kata Mulfachri di Jakarta, Jumat 13 Mei 2016.
Menurut Mulfachri, seorang Gubernur harus membuat kebijakan yang semata untuk kepentingan masyarakat. Tak boleh kebijakan tersebut demi kepentingan tertentu yang merugikan masyarakat.
"Karena tidak boleh Gubernur membuat sebuah kebijakan yang semata untuk kepentingan tertentu," ujar Politisi PAN ini.
Seperti diketahui, penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek reklamasi teluk Jakarta terus bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belakangan mencuat terjadinya barter kontribusi proyek reklamasi PT Agung Podomoro Land dengan penggusuran kawasan lokalisasi Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta. (webtorial)
Yandri Susanto dari Fraksi PAN Jadi Ketua Komisi VIII
Pada kesempatan sama Rachmat Gobel jug melantik pimpinan komisi V.
