Menkominfo: Tak Usah Ribet Soal Syarat Transportasi Online

Aplikasi layanan transportasi berbasis pesan online.
Aplikasi layanan transportasi berbasis pesan online.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

VIVA.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, mengungkapkan hasil keputusan pemerintah soal persyaratan yang harus dipenuhi layanan transportasi berbasis aplikasi, GrabCar dan Uber yang berakhir 31 Mei kemarin. Dikatakan, kalau kendaraan yang digunakan untuk GrabCar dan Uber belum semua diuji KIR.

"GrabCar dan Uber sudah mulai jalan, tapi mereka harus melengkapi persyaratan yang diajukan pemerintah, seperti melengkapi uji KIR. Dari sekitar empat ribu kendaraan yang didaftarkan, belum semua selesai (uji KIR), maka dari harus diselesaikan," ujar Rudiantara, Kamis 2 Juni 2016.

Rudiantara menjelaskan, kalau 31 Mei itu hasil ulasan dari pengajuan persyaratan yang dipenuhi oleh GrabCar dan Uber. Uji KIR, kata dia, hanya satu poin dari tiga poin yang perlu diperhatikan kedua perusahaan teknologi tersebut sebelum mengoperasikan layanannya di Indonesia.

"Uji KIR harus dipenuhi, karena itu menyangkut keselamatan orang. Tandanya, enggak usah di dalam, tapi ditempel di luar juga bisa. Pokoknya enggak usah ribet," ucap pria yang disapa Chief RA ini.

Selain mengenai uji KIR, dua poin lainnya, yaitu pengemudi GrabCar dan Uber harus mengantongi SIM Umum. Apabila mobilnya sedan, maka harus memiliki SIM A umum, sedangkan yang tempat duduknya ada tujuh itu, harus memiliki SIM B Umum.

"Poin selanjutnya, STNK kendaraan tersebut juga harus menggunakan nama perusahaan atau koperasi," ucapnya.

Mengenai penentuan tarif yang dilakukan pemerintah terhadap layanan yang dioperasikan GrabCar dan Uber, Rudiantara membantah ikut campur mengenai soal itu. Rudiantara mengatakan kalau layanan transportasi online itu tidak dalam naungan Organda.