- U-Report
VIVA.co.id – Proyek pembangunan jalan tol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) nyatanya masih mandek, karena menunggu selesainya proses pembebasan lahan. Apalagi, dengan mahalnya harga tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya, yang tentu akan membuat proses tawar menawar untuk pembebasan lahan menjadi lama.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, ada sebanyak empat ruas tol yang telah menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), namun masih belum melakukan pengerjaan akibat tak tersedianya lahan.
"Sejauh ini, di Jabodetabek, dari yang menandatangani PPJT masih ada yang belum bekerja. Ada beberapa PPJT, yaitu tol Cinere-Jagorawi, Cimanggis Cibitung, Depok-Antasari, dan Becak-Kayu (Bekasi-Cakung-Kampung Melayu), ada empat," kata Herry kepada VIVA.co.id di kantornya, Selasa 7 Juni 2016.
Sebagai informasi, proyek tol Cinere-Jagorawi diprakarsa oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Translingkar Kita Jaya, dengan nilai investasi mencapai Rp2,6 triliun dan panjang 14,64 kilometer (km).
Kemudian, tol Cimanggis-Cibitung oleh BUJT PT Cimanggis Cibitung Tollway, nilai investasi sebesar Rp4,5 triliun dengan panjang 25,39 km. Dan, tol Depok Antasari, melalui BUJT PT Citra Waspphutowa, dengan nilai investasi sebesar Rp2,99 triliun dan panjang 21,54 km.
Sedangkan tol Becak Kayu sepanjang 21,04 km diprakasa PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, yang menelan investasi sebesar Rp7,2 triliun.
Selain itu, diungkapkannya masih ada empat ruas Tol yang PPJT-nya belum ditandatangani, sehingga belum bisa dikerjakan, yakni Jalan Tol Cibitung-Cilincing dengan panjang 34,02 km, lalu tol Cinere-Serpong sepanjang 10,14 km, Serpong Kunciran sepanjang 11,19 km, dan Tol Kunciran bandara.
"Seperti Cibitung-Cilincing, Cinere-Serpong, Serpong-Kunciran, Kunciran-Bandara, ada empat ruas ini yang belum. Kalau mau dibilang mangkrak sih saya rasa enggak, tetapi tanah sebetulnya yang enggak ada, jadi bagaimana dia mau konstruksi," kata dia.
Menurut Herry proyek tersebut tidak berjalan, akibat belum tersedianya lahan untuk pengerjaan konstruksi. Menurutnya, pembebasan lahan akan terus dikejar, agar pembangunan proyek tersebut berjalan dengan lancar.
"Pembebasan lahannya berat, karena terkendala harga tanah. Progres konstruksi tetap berjalan, cuma karena harga tanahnya yang tinggi. Selain itu, dana pemerintah dihentikan. Lalu, sekarang yang kita lakukan adalah meminta badan usaha menalangi dulu," kata dia. (asp)
Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan, Pemkot Tangsel Dilaporkan ke KPK
Kerugian negara atas dugaan korupsi ini disebut mencapai Rp38 miliar. Proyek pembangunan tersebut juga dikatakan mangkrak.
