- Agus Rahmat
VIVA.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu yang lalu, telah memberikan penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap kinerja Laporan Keuangan Pemerintah pada tahun 2015 lalu. Hasil ini, menjadi rapor kuning bagi era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto menilai, laporan tersebut menjadi gambaran bahwa kinerja keuangan pemerintah dalam lima tahun terakhir belum bisa dibilang membanggakan.
“Jika dihitung dalam lima tahun terakhir, kinerja keuangan pemerintah menjadi yang paling buruk dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Yenny dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis 9 Juni 2016.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, opini wajar tanpa pengecualian pada tahun lalu, justru berada di angka 56, atau menurun dibandingkan opini WTP pada tahun 2014 di angka 62. Sementara itu, untuk WDP berada di angka 26, atau meningkat dibandingkan periode 2014 di angka 18.
Menurut Yenny, dengan hasil temuan tersebut, maka potensi puluhan triliunan uang rakyat terancam hilang. Upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat pun jauh dari harapan. Apalagi, opini WDP terhadap kinerja keuangan pemerintah dianggap sangat relevan.
“Presiden Jokowi harus memperbaiki kinerja internal, khususnya dalam penggunaan anggaran, agar tidak boros dan negara bisa banyak dirugikan,” kata dia.
Sebagai informasi, khusus untuk kementerian/lembaga yang mendapatkan peringkat disclaimer, atau BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. (asp)
Isu Perombakan Kabinet, Golkar Siapkan Kadernya
"Kami sudah menyiapkan sejumlah nama."
