VIVA.co.id – DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi terkait harga daging hari ini. Dalam diskusi di Media Center, salah seorang narasumber Anggota Komisi IX Muhammad Iqbal mengatakan, jika ditemukan indikasi adanya kartel harus ditangkap.
"Seperti kita ketahui, konsumsi daging nasional 600 ribu ton daging atau sekitar 3,9 juta ekor sedangkan stok daging nasional sekitar 350 ribu ton maka kekurangan 250 ribu ton. Pertanyaannya jumlah sapi lokal kita terbatas, kebijakan impor pemerintah," ujarnya di Nusantara III, Kamis 9 Juni 2016.
Menurut Iqbal, pemerintah agak terlambat antisipasi terkait persoalan ini. Seharusnya, sambung Iqbal, harusnya jauh-jauh hari sebelum Ramadhan.
"Awal bulan impor itu sudah masuk harusnya. Tetapi karena ini telat maka yang terjadi adalah kenaikan harga daging. Apakah daging impor sudah bebas penyakit-penyakit mulut dan kuku (PMK)? Yang saya tahu saat ini pemerintah sudah menerapkan impor berdasarkan zona yang bebas PMK," ucap Politisi PPP tersebut.
Ia mengaku setuju impor daging, tapi ini dinilai sudah terlambat dan harus dipastikan dagingnya sehat karena daging beku.
"Ada beberapa hal dalam jangka panjang, saya kira penggemukan dan produksi sapi harus ditingkatkan. Kalau kita ingin tahun depan tak ingin kenaikan kembali terulang maka pemerintah harus menghitung benar berapa stok dan kebutuhan nasional," katanya.
Soal hormon pertumbuhan, menurut Iqbal itu artinya dengan kebijakan impor, pemerintah mengetahuinya sapinya disuntik hormon.
"Satu sisi pemerintah ingin harga stabil, tapi di satu sisi lain sapi-sapi itu disuntik oleh hormon, hingga pengaruhi kesehatan kita. Pemerintah harus antisipasi bagaimana kualitas dan kesehatan daging terjaga," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta tegas mengatakan bahwa semua itu adalah permainan harga oleh para kartel daging sapi. Permainan para kartel dalam mempermainkan harga, lanjut Oesman Sapta, sangat ‘biadab’ dan sangat tidak mau memperhatikan nasib rakyat kebanyakan.
“Pertanyaan besarnya adalah siapakah para kartel ini, berada dimana mereka begitu tenangnya mempermainkan harga? Tersiar berita ada lima kartel yang sidah diketahui tapi tidak disebutkan namanya karena dikhawatirkan akan melarikan diri ke luar negeri. Apakah hanya lima ini saja yang diketahui, tidak masih banyak lagi dan sangat rapi,” katanya, dalam diskusi bertajuk ‘Dialektika Demokrasi, Presiden Jokowi dan Kartel Daging Sapi’ tersebut.
Diutarakan Oesman Sapta, kartel ini sudah masuk kemana-mana bahkan ke lembaga-lembaga yang tidak disangka sekalipun. Kartel ini sangat luar biasa kejam. Presiden Joko Widodo sendiri sudah mencium ini hingga dengan tegas ia meminta agar harga daging sapi ditetapkan sebesar Rp80 ribu Rupiah.
“Permainan harga ini sangat menyakitkan rakyat sampai tembus Rp100 ribu lebih. Di Singapura hanya Rp60 - Rp65 ribu perkilonya, padahal jaraknya sangat dekat dengan Indonesia. Taruhlah sampai Indonesia harganya menjadi Rp66 ribu atau Rp70 ribu masih pantas. Jadi jika Presiden meminta harga Rp80 ribu itu sangat wajar, menterinya yang mengurus hal itu harus cepat merealisasikan permintaan Presiden harus berpihak untuk rakyat, menteri jangan buang badan,” ujarnya.
Harga daging, lanjut Oesman Sapta sebenarnya tidak lebih dari US$4 perkilonya. Harga tersebut ditambahkan biaya masuk, biaya BBM, biaya transportasi dan biaya gudang, harganya bisa US$5 perkilo atau sekitar Rp60 ribu perkilo. Permintaan Presiden dengan harga Rp80 ribu perkilo menurut Oesman Sapta sangat masuk akal dan tidak membebani rakyat.
“Dengan harga Rp80 ribu saja sudah sangat untung, tapi dengan harga tembus sampai Rp120 ribu sampai Rp130 ribu bisa dibayangkan keuntungan yang didapat para kartel-kartel itu. Ini benar-benar biadab, kartel biadab,” katanya.
Oesman Sapta mengajak elemen masyarakat terutama kalangan pers, agar memberikan informasi kepada masyarakat dengan benar. Rakyat harus tahu yang sebenarnya mengapa harga daging sangat tinggi.
“Ini bukan memprovokasi tapi memberikan kebenaran yang sebenar-benarnya kepada rakyat, biar mereka tahu bahwa pemain hargalah atau kartel yang membuat harga melambung seperti ini. Presiden sudah berupaya meminta agar harga daging rendah, untuk itu sekali lagi menteri yang berkompeten harus mengimplementasikan ini secara benar, semua untuk rakyat pada akhirnya,” ujarnya.
Diskusi Dialektika Demokrasi dihadiri oleh ratusan wartawan dari berbagai media nasional juga dihadiri juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN Viva Yoga Muladi dan anggota F-PPP DPR RI M.Iqbal. (Webtorial)
