Sumber :
VIVA.co.id
- Saat diskusi di pressroom DPR RI, Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon mengatakan bahwa rencana pemberian amnesti oleh pemerintah kepada Din Minimi bukanlah sesuatu yang istimewa.
“Sebenarnya enggak heboh-heboh amat,” kata Effendi saat diskusi, Kamis 4 Agustus 2016.
Apalagi, lanjut Effendi, sejak munculnya penyerahan diri Din Minimi kepada BIN beberapa waktu lalu hingga saat ini, amnesti tersebut belum juga diberikan oleh pemerintah.
“Kenapa lama? Itu artinya Presiden juga ragu. Kalau enggak ragu ya langsung kasih saja langsung,” lanjutnya.
Meskipun, Effendi mempertanyakan alasan rencana pemberian amnesti itu sendiri. “Tinggal kita hitung saja, pantaskan dia yang membunuh dengan keji, apakah pantas kemudian yang diberi amnesti? Bagaimana dengan prajurit kita yang gugur?” tanyanya.
Hal berbeda disampaikan Pakar Hukum Pidana, Margarito Kamis. Menurut Margarito, pemberian amnesti merupakan hak seorang kepala negara di republik ini. Meskipun dalam melaksanakannya Presiden harus meminta pertimbangan dari legislatif.
“Amnesti, abolisi itu hak Presiden pelaksanaanya minta pertimbangan DPR,” kata Margarito.
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
VIVA.co.id
4 November 2016
Baca Juga :
