Operator Telekomunikasi Ingin Interkoneksi Segera Dipastikan

President Director dan Chief Executive Officer (CEO) XL Axiata Dian Siswarini
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto

VIVA.co.id – President Director dan Chief Executive Officer (CEO) XL Axiata, Dian Siswarini, mengungkapkan soal pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang terkesan malu-malu membahasnya. Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas biaya interkoneksi yang direncanakan akan terbit aturannya pada 1 September 2016.

Pemerintah Lakukan Ini Pasca Kecelakaan Maut Bus di Subang

Nada-nada malu pun terucapkan dari Presiden Direktur Smartfren Telecom, Merza Fachys. Soal apa yang dibahas dalam pertemuan dengan Menkominfo, Merza hanya mengatakan operator mengobrol seperti biasa saja. Bahkan Dian dan Merza saling bersenda gurau soal pertemuan yang baru dilakukan mereka.

"Tadi mengobrol apa ya?," ucap Dian kepada Merza dengan tawa yang mengiringinya saat ditemui di halaman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin 29 Agustus 2016.

Asosiasi Rumah Sakit Swasta Minta Pemerintah Tak Buru-buru Terapkan KRIS: Karena Tidak Urgent

Dian menuturkan, pemerintah harus segera mengimplementasikan aturan biaya interkoneksi. Sebab, menurut mereka, kepastian merupakan langkah awal sebelum menjalankan bisnisnya lebih jauh lagi.

"Saya sudah jelas. Beberapa kali kita sudah ungkapkan seperti di DPR (kemarin) harus ada segera ada keputusan, harus segera diimplementasikan. Pokoknya minta segera diimplementasikan, itu saja," ucap Dian.

Jokowi Bocorkan Kriteria Pansel Capim KPK

Dian menuturkan, tidak adanya kepastian bakal merugikan bisnis operator. "Digantung itu enggak enak. Kan kalau tidak ada kepastian itu enggak enak," ujar dia.

Mengenai adanya operator yang mendukung atau yang menolak penurunan biaya baru interkoneksi. Dian mengatakan, hal itu tergantung masing-masing operator.

"Keputusan tergantung pemerintah pada akhirnya. Pemerintah tugasnya memutuskan kan ya. Kalau membuat keputusan, tidak bisa memuaskan segala pihak. Saya juga enggak puas, inginnya turun lebih banyak lagi. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan pemerintah," tutur perempuan berkacamata ini. (ren)

Ilustrasi pendaftar Kartu Prakerja.

Nasib Program Kartu Prakerja di Era Prabowo-Gibran

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, buka suara soal kelanjutan Program Kartu Prakerja di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

img_title
VIVA.co.id
16 Mei 2024