Interkoneksi Turun Untungkan Operator Asing, XL: Lebay Itu!
- VIVA.co.id/Mitra Angelia
VIVA.co.id – Isu kebijakan penurunan biaya interkoneksi yang dianggap hanya menguntungkan pihak asing dikatakan sebagai hal yang tidak relevan. Penurunan interkoneksi tak ada hubungannya dengan keuntungan operator asing.
Bantahan ini dijelaskan Presiden Direktur XL Axiata, Dian Siswari, saat diskusi terbatas dengan para jurnalis di kantornya, Rabu, 31 Agustus 2016. Dia bahkan mengatakan, bisa menjabarkan beberapa data terkait dengan tudingan tersebut.
"Itu (Interkoneksi) tak relevan dikaitkan dengan keuntungan bagi operator asing. Tidak ada operator seluler di Indonesia yang tak menikmati aliran dana investor asing. Bahkan Telkomsel, yang diklaim paling Indonesia, sekitar 35 persen sahamnya dikuasai oleh Singapore Telecommunication (SingTel). Hitung saja berapa dividen dari Telkomsel yang dibawa ke Singapura. Jadi itu (isu interkoneksi untungkan asing) tidak tepat. Lebay itu," papar Dian.
Dia pun menghitung, jika laba Telkomsel pada 2015 sebesar Rp22,4 triliun, diperkirakan negara hanya mendapat Rp7,4 triliun. Sementara SingTel, sebagai penguasa 35 persen saham, mendapatkan sebesar Rp7,8 triliun. Sedangkan Telkom Grup, selama 2015 mendapatkan omset sebesar Rp97 triliun. Sebagai net payer di interkoneksi mengalami minus Rp 0,075 triliun.
"Logikanya jika biaya interkoneksi turun, beban yang ditanggung operator pelat merah ini tentu juga akan turun," kata Dian.
Selain itu, lanjut Dian, kebijakan revisi biaya interkoneksi adalah kewenangan dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang harus menjaga semua kepentingan dari pemangku kepentingan. Kominfo dalam hal ini harus memuaskan tiga pihak, yakni pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
"Bagi kami turun 26 persen itu juga tak memuaskan, tetapi kita butuh kepastian untuk investasi ke depannya. Kita terima itu sebagai sebuah kebijakan," jelasnya.
Argumen terkait keuntungan perusahaan asing dari interkoneksi ini juga dikatakan mantan anggota BRTI periode 2009-2015, Nonot Harsono. Dia menyebut jika investasi Singapura, Qatar, dan Malaysia di industri telekomunikasi Indonesia terjadi atas undangan pemerintah negara ini.
"Yang utama harus disusun adalah skenario kerjasama global yang saling menghormati dan saling memberi keuntungan. Maka tentu tidak elok jika isu asing versus nasionalisme diramaikan ketika negeri ini masih membutuhkan investor luar negeri,” kata Nonot.
