Kinerja Perdagangan 2016 Diklaim Akan Surplus
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Kementerian Perdagangan (KEmendag) optimistis kinerja perdagangan 2016 akan berakhir surplus. Hal itu terlihat dari kinerja perdagangan Agustus 2016 yang menorehkan surplus sekitar US$0,3 miliar dan secara kumulatif surplus US$4,4 miliar.
“Pencapaian surplus perdagangan hingga delapan bulan ini mendukung optimisme bahwa perdagangan kita akan menghasilkan surplus di 2016 ini,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dikutip dari laman Kemendag, Sabtu 17 September 2016.
Ia menjelaskan, surplus Agustus 2016 sebesar US$0,3 miliar bersumber dari surplus perdagangan nonmigas sebesar US$0,9 miliar dan defisit perdagangan migas sebesar US$0,6 miliar.
Secara kumulatif, neraca perdagangan nonmigas Januari-Agustus 2016 surplus US$7,7 miliar dan neraca perdagangan migas defisit US$3,3 miliar sehingga secara total surplus mencapai US$4,4 miliar.
Menurut Enggar, surplus perdagangan terbesar dihasilkan dari perdagangan nonmigas dengan Amerika Serikat, India, Filipina, Swiss, dan Belanda yang menyumbang US$15,5 miliar. Sementara perdagangan dengan China, Thailand, Australia, Brasil, dan Argentina defisit perdagangan nonmigas terbesar hingga mencapai US$16,7 miliar.
Kinerja ekspor menguat
Adapun untuk kinerja ekspor nasional pada Agustus 2016 terus mengalami penguatan dan bergerak ke arah positif.
Nilai ekspor mencapai US$12,6 miliar, mengalami peningkatan sebesar 32,5 persen (MoM) atau turun 0,7 persen (YoY). Ekspor migas turun 26,3 persen (YoY) dan nonmigas naik sebesar 2,8 persen (YoY).
"Kenaikan ekspor nonmigas mendorong ekspor tahunan, 12 bulan sejak September 2015 sampai Agustus 2016, mengalami penguatan dan bergerak ke arah positif, meskipun masih mengalami penurunan," kata Enggar.
Berdasarkan kinerja tersebut, ekspor nonmigas hingga akhir tahun ini diperkirakan akan mengalami penurunan hanya sekitar lima persen atau membaik dibandingkan dengan ekspor selama Januari-Agustus 2016 yang turun 7,3 persen.
China Perkuat Hak Kekayaan Intelektual, tapi Masih Bersinggungan dengan Hukum Internasional
Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis China (CCP) menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi dan teknologi
