Nama Soekarno Sangat Tersohor di Pakistan
- Viva.co.id/Ikhwan Yanuar
Jika mereka datang ke sini, mereka tidak perlu khawatir untuk menemukan makanan halal. Kita mencoba untuk mempromosikan turisme Indonesia kepada Pakistan, namun masih ada beberapa kesulitan. Salah satuya adalah Indonesia memberlakukan pembatasan visa kunjungan dari Pakistan. Meskipun Indonesia memberikan banyak free visa ke beberapa negara, namun sangat disayangkan karena Pakistan termasuk dalam daftar negara yang sulit mendapatkan visa Indonesia. Jadi kami mencoba meyakinkan pemerintah Indonesia untuk menghapus Pakistan dari daftar itu, sehingga wisatawan Pakistan bisa datang ke Indonesia dan berkontribusi dalam meningkatkan industri tourism bagi Indonesia.
Kami berharap pemerintah Indonesia dapat menghapus Pakistan dari restriction list. Saya yakin jika hal ini bisa tercapai, maka akan semakin banyak wisatawan pakistan yang akan datang ke Indonesia. karena sebenarnya banyak orang Pakistan yang berkunjung ke Thailand, karena kebijakan visa di Thailand lebih bebas dibandingkan di Indonesia. Kami paham kenapa Pakistan ada di daftar ini, kami telah membantu Indonesia dalam banyak kerjasama.
Selain itu, banyak orang Pakistan yang tinggal di beberapa negara sekitar seperti Singapura, Malaysia, Bangkok, mereka pasti membutuhkan visa untuk berkunjung ke Indonesia. Namun hal ini menjadi sulit karena keterbatasan kunjungan, sehingga mereka harus menunggu pembuatan visa hingga tiga bulan. Ini tentu menyulitkan pekerjaan mereka sebagai seorang profesional.Â
Banyak orang Pakistan di Indonesia yang bekerja di perusahaan multinasional seperti Nestle, Exxon, Citibank. Jadi orang orang profesional yang kompeten ini bekerja juga di beberapa negara lain juga ingin berkunjung ke Indonesia dalam rangka pekerjaan profesionalnya. Saya berharap pemerintah Indonesia memahami posisi ini dan menghapus kebijakan, sehingga  people to people contact semakin meningkat.
Apakah sudah ada diskusi dengan Presiden Joko Widodo soal pencabutan pembatasan visa bagi Pakistan?Â
Kami sudah secara regular berkomunikasi dengan petinggi Indonesia dan kami sudah meningkatkan isu ini dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi. Kami mendapatkan respon positif dari Presiden Jokowi dan berjanji untuk meninjau kembali isu ini dan secara langsung meminta Menlu Retno Marsudi untuk mengkaji ulang permasalahan ini. Namun sayangnya, sejak lima bulan setelah Jokowi berjanji untuk membahas proses ini, belum banyak perubahan. Tapi akan terus melakukannya.
