Pengelolaan Panas Bumi Butuh Tenaga Berpengalaman

VIVA.co.id – Pengamat Energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menyambut baik sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan yang meminta PT PLN fokus ke transmisi tenaga listrik. Masuknya PLN ke bisnis panas bumi sebenarnya biasa karena PLN adalah BUMN yang bergerak di bidang energi.  

Baca Juga

Keren, PLN Jadi Perusahaan Listrik Terbaik Asia Tenggara dan Selatan

"Tapi jauh hari, Pertamina sudah mengembangkan SDM-nya untuk bisnis ini (panas bumi). Mereka sudah menyekolahkan SDM nya ke New Zealand," kata Yusri dikutip dari keterangan resminya, Jumat 28 Oktober 2016.

Menurut catatan Yusri, Dinas Geothermal Pertamina pertama dibentuk 1974 dan pertama mengirim orang ke New Zealand Tahun 1979. Karena itu, untuk soal panas bumi, Pertamina lebih ahli. Perusahaan itu sudah terbukti menangani proyek-proyek panas bumi seperti Gunung Rajabasa, Dieng, dan  Lahendong.

Baca Juga

Rencana PLN Bisa Memperoleh Subsidi Harga Gas Dipertanyakan

"Soal bisnis panas bumi jangan diutak-atik serahkan saja ke pertamina yang sudah pengalaman," ucapnya.

Yusri mendukung pernyataan Jonan agar PLN fokus ke soal target transmisi 35 ribu mega watt yang diberikan pemerintah. Agar perusahaan pelat merah itu bisa lebih konsentrasi merealisasikan program Presiden Jokowi.

Baca Juga

Jadi Dirut PLN, Zulkifli Zaini Mundur dari Komisaris Bank Permata

"Dalam kondisi sekarang ini, saya ragu PLN bisa fokus mengembangkan energi panas bumi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jonan meminta PLN  fokus terlebih dahulu membangun transmisi tenaga listrik dibanding mengurusi persoalan panas bumi. Kritikan tersebut disampaikan Jonan terkait keinginan manajemen PLN masuk ke bisnis panas bumi. 

"Masalah utama distribusi tenaga listrik belum tuntas," kata Jonan di kantornya. 

Jonan mengakui bahwa rasio elektrifikasi Indonesia saat ini sudah mencapai 88,3 persen. Namun, pemerataannya terbilang masih kurang. Ia menyebut salah satunya  rasio cakupan (coverage ratio) listrik di Papua yang hanya sebesar 50 persen.

Menurut Jonan, pembangunan transmisi tenaga listrik mutlak dilakukan agar distribusi kelistrikan merata di wilayah Tanah Air.  "Selama ini, rasio elektrifikasi hanya menghitung konsumsi listik rumah tangga tanpa menghitung fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdapat di wilayah bersangkutan," jelas dia.

Jonan mengatakan, masuknya PLN ke bisnis panas bumi sebenarnya bisa dimaklumi. Ini terkait untuk mencapai kondisi kelistrikan yang lebih efisien. Hanya saja Jonan khawatir PLN jadi tidak fokus. 

Halaman Selanjutnya

Seperti diketahui, PLN berminat untuk mengakuisisi 50 persen saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk kembali menggiatkan lini bisnis panas bumi. PLN pun diketahui akan ikut lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Salak dan Darajat milik Chevron.