- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16
VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak memberi ampun kepada siapapun pegawai di lingkup Kementerian Keuangan yang melakukan tindak korupsi. Tindakan tersebut dinilai sebagai sebuah penghinaan kepada negara.
"Saya ingin memperkuat internal Direktorat Jenderal Pajak, untuk memerangi mereka yang menurut saya sudah mengkhianati sebagian besar dari DJP yang ingin berbuat baik," jelas Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Selasa 22 November 2016.
Menurut Ani, selama ini otoritas pajak melalui program kebijakan pengampunan pajak telah berusaha mengembalikan kepercayaan publik. Reformasi perpajakan yang selalu di suarakan oleh pemerintah, memang dalam rangka untuk memperbaiki kredibilitas Kemenkeu, maupun otoritas pajak.
Penangkapan salah satu pegawai DJP, ditegaskan Ani, adalah bagian dari reformasi perpajakan, untuk membersihkan unsur-unsur yang tidak kompeten di ruang lingkup perpajakan. Hal tersebut, kata dia, akan secara konsisten dilakukan oleh pemerintah.
"Keuangan negara adalah uang rakyat. Dia harus dikelola oleh kita. Dia bukan uang yang dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri," katanya.
Maka dari itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah berhasil bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk mengungkap tindakan tak terpuji yang berada di lingkungan Bendahara Negara.
"Kepercayaan adalah hal penting. Seperti yang saya sampaikan, ini akan kami lakukan secara konsisten," tegasnya.
Pesan Menkeu
Selain itu, Ani pun telah mengimbau kepada seluruh direktorat di bawah Kemenkeu, agar berkomitmen untuk memerangi aksi korupsi. Menkeu juga menegaskan pemerintah juga akan membersihkan seluruh pembayar pajak yang selama ini berusaha memanfaatkan ruang untuk tidak patuh akan kewajibannya kepada negara.
"Kami sampaikan kepada seluruh tax payer (pembayar pajak) bahwa kami akan terus melakukan pembersihan di dalam, dan juga pembersihan pada pembayar pajak yang tidak membayar pajak," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Raharjo, membenarkan jajarannya kembali menangkap oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Petugas ini ditangkap karena diduga melakukan transaksi suap. Selain itu, Tim Satgas KPK turut mengamankan seorang pengusaha dan barang bukti berupa uang.
Ketua KPK memastikan, penangkapan ini merupakan kasus baru, dan pihaknya akan mengumumkan kasus ini sore nanti, setelah proses pemeriksaan terhadap para oknum yang tertangkap selesai dilakukan.
KPK Minim OTT, Alex Marwata: Banyak Pejabat Negara Sudah Tahu HP Disadap
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan alasan mengapa lembaganya jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini.
