VIVA.co.id – Komite Ekonomi dan Industri Nasional memandang, kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan perbankan nasional memenuhi target rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai 15 persen pada tahun depan mampu menggeliatkan perekonomian.
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengungkapkan, di tengah kondisi ekonomi global yang belum pulih seutuhnya, kehadiran para pelaku UMKM pun sejatinya masih sangat dibutuhkan, terutama untuk menjadi daya gedor mendongkrak perekonomian.
“Dalam ketidakpastian global, UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ini ditunjukkan dari maraknya perusahaan startup yang berkembang,” kata Arif melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu 30 November 2016.
Selain itu, lanjut Arif, pembiayaan UMKM pun dapat diarahkan kepada sektor-sektor produksi berbasis komoditi pangan. Harapannya, UMKM dapat menjadi basis produksi beberapa komoditas pangan, dan meminimalisasi adanya impor.
“Karena selama ini yang kita lihat, Indonesia masih impor gula dan beras jika pasokannya kurang. Ini yang penting sebetulnya,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun menambahkan, semakin menggeliatnya sektor UMKM dengan masifnya pembiayaan dari perbankan, tentu akan berdampak positif bagi perekonomian nasional.
“Perbankan memang harus menitikberatkan sektor UMKM, karena ini yang bisa menjaga pilar ekonomi bangsa,” tuturnya.
Sebagai informasi, Gubernur BI Agus Martowardojo dalam Pertemuan Tahunan BI beberapa waktu lalu menyatakan akan meningkatkan intermediasi perbankan kepada UMKM, dengan mewajibkan bank memenuhi target rasio kredit UMKM dari total kredit secara bertahap.
“Target tersebut 10 persen pada 2016, 15 persen selama 2017, dan 20 persen untuk 2018. Ini dengan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian,” kata Agus.
Dukungan pembiayaan tersebut, sejalan dengan peran UMKM yang memegang peran penting struktur perekonomian nasional. Apalagi, dukungan pembiayaan UMKM nasional saat ini hanya mencapai 7,2 persen dari produk domestik bruto, atau jauh lebih rendah dari negara-negara kawasan.
BI pun akan kembali melanjutkan program perluasan dan pendalaman infrastruktur kredit UMKM, guna mengurangi kendala asymmetric information yang disebabkan kesenjangan antara kapasitas UMKM dan pembiayaan perbankan.
Program-program tersebut di antaranya adalah dengan mengembangkan skema pembiayaan kepada unbanked people, menggunakan pendekatan konsep Value Chain Financing (VCF), serta mendorong digitalisasi layanan keuangan pelaku UMKM yang bertransaksi secara non tunai, khususnya pada komoditas strategis.
