Inilah Catatan DPR Terkait Persoalan Kekinian di 2017
"Beberapa masalah ketenagakerjaan yang harus menjadi perhatian terkait peningkatan kualitas ketenagakerjaan. Saat ini, persentase penduduk bekerja sebagian besar masih didominasi pendidikan rendah, hingga 60,24 persen. Hanya 27,52 persen dan 12,24 persen yang berpendidikan menengah dan tinggi," ujarnya.
Heri menambahkan, lebih dari 50 persen penduduk masih bekerja di sektor informal. Ironisnya, sektor tersebut juga sudah mulai dimasuki oleh tenaga kerja asing asal Cina yang juga ilegal.
"Sebanyak 23,26 juta penduduk merupakan setengah pengangguran dan 8,97 juta bekerja separuh waktu. Tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor industri menurun dari 15,97 juta pada Februari menjadi 15,54 juta pada Agustus," kata eks Wakil Ketua Komisi VI ini.
Heri meminta, pengangguran harus diatasi lebih serius. Dari indikator yang ada, kesejahteraan belum menunjukkan pencapaian yang memuaskan. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih cukup tinggi, mencapai 5,61 persen. Tercatat bahwa jumlah angkatan kerja hingga Agustus 2016 berjumlah 125,44 juta orang dengan persentase yang menganggur sebesar 7,03 persen.
"Di sini, perlu dicermati, sepanjang tahun 2016 TPT malah membengkak naik. Pada bulan Februari TPT berada pada level 5,50 persen naik menjadi 5,61 persen, di mana perkotaan terus menjadi sarang pengangguran terbanyak dari pada perdesaan," ujarnya.
Diungkapkan Heri, kinerja sektor perdagangan bisa membaik. Sampai saat ini, neraca perdagangan nasional masih belum berkualitas. Surplus yang ada sekarang hanya disebabkan oleh penurunan nilai impor yang lebih drastis dibandingkan pertumbuhan kinerja ekspor. Sepanjang tahun 2016, kinerja ekspor terus menurun.
"Nilai total ekspor Indonesia periode Januari-Oktober 2016 mencapai US$ 117,09 miliar atau menurun 8,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Kinerja perdagangan yang belum baik tersebut tentunya tetap mengancam cadangan devisa hingga stabilitas rupiah yang masih relatif rentan terhadap penurunan," katanya.
Masih kata Heri, ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa bisa menyempit. Hingga saat ini, ketimpangan masih menganga. Salah satunya disebabkan oleh investasi yang timpang antara Jawa dan luar Jawa.
"Realisasi investasi Januari-September 2016 tercatat masih terpusat di pulau Jawa yang mencapai Rp203,2 triliun. Sebab itu, dibutuhkan keseriusan dari kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan investasi di luar Pulau Jawa. Penyederhanaan izin dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor harus menjadi fokus pemerintah baik di pusat dan di daerah," ujar Politisi dari Dapil Jabar IV ini.
