Tingginya Tarif Ekspor Jadi Sorotan di KTT IORA
- VIVA.co.id/ Romys Binekasri
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memandang begitu banyak potensi yang dapat dijajaki dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia atau Indian Ocean Rim Assosiacion (IORA) 2017.Â
Menurutnya, salah satu yang menjadi isu yang disoroti Indonesia dalam perdagangan internasional Indonesia adalah terkait tarif ekspor antar negara yang begitu tinggi.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, perdagangan non migas Indonesia sudah mengalami surplus cukup besar saat ini. Begitu pun dengan sektor minyak dan gas bumi, yang sudah beranjak ke arah yang positif, meskipun beberapa sedang mengalami penurunan beberapa waktu lalu.
"Kita itu hambatannya, adalah untuk tarif untuk ekspor kita yang masih cukup tinggi karena memang kita tidak ada, perjanjian perdagangan diantara kita. Misalnya untuk otomotif saja kita kena 20 hingga 40 persen tarif (ekspor)-nya," kata Mendag di sela acara KTT IORA 2017, di JCC, Senayan, Jakarta, Senin 6 Maret 2017.Â
Mengenai hal ini, menurutnya, Presiden RI, Joko Widodo, juga akan melakukan kunjungan langsung ke Afrika Selatan dan ke seluruh negara Anggota IORA untuk membicarakan hal itu.
"Sekarang akan kita bicarakan, termasuk nanti akan menjadi salah satu topik pembahasan pada waktu kunjungan kerja bapak Presiden kita dengan Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma," ujar dia.Â
Tak hanya itu, pelaku usaha juga didorong oleh pemerintah untuk terus melakukan kerja sama. Bentuk konkretnya, lanjut Enggar, adalah kesepakatan antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan Kadin dari 21 negara Anggota IORA.
"(Konkretnya), para pelaku usaha diantara Kamar dagang, ada 21 negara di kamar dagangnya akan bikin deklarasi bersama setelah mendapat arahan dari bapak presiden, serta Presiden dari Afrika Selatan," tutur dia.Â
China Perkuat Hak Kekayaan Intelektual, tapi Masih Bersinggungan dengan Hukum Internasional
Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis China (CCP) menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi dan teknologi
