Strategi OJK Lindungi Konsumen Industri Keuangan

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA.co.id – Otoritas Jasa Keuangan secara resmi meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) periode 2013-2027 hari ini. Peluncuran ini dilakukan sebagai upaya mengevaluasi perlindungan konsumen OJK untuk selama lima tahun terakhir, sekaligus merupakan upaya menjawab tantangan untuk 10 tahun mendatang.  

img_title Jokowi Ingatkan Sektor Jasa Keuangan RI untuk Tetap Waspada

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengungkapkan, OJK sepuluh tahun ke depan akan lebih fokus menjangkau sektor jasa keuangan di daerah. Sebab, perlindungan dan pemahaman masyarakat akan industri ini semakin merata.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Pendekatannya, pendekatan gotong-royong, intinya kami siapkan sedemikian rupa yang komprehensif dan jangka panjang serta diharapkan dengan strategi yang komprehensif ini, mulai dari saudara-saudara kita di daerah perbatasan,” kata Muliaman di gedung BEI, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

img_title KPK Ultimatum Industri Jasa Keuangan Dilarang Beri Gratifikasi

Dia menjabarkan, OJK membagi tiga tahapan setiap lima tahun target yang ingin dicapai hingga 2027. Tahapan tersebut meliputi tahap pembangunan periode 2013-2017, 2018-2022, dan 2023-2027 serta mengacu pada empat pilar utama perlindungan konsumen.

"Tentu saja gotong-royong yang komprehensif ini dalam melakukan kebijakan keuangan menumbuhkan kepercayaan di industri keuangan," ujar dia.

img_title 5 Strategi Pemerintah Tangkal Masifnya Tindak Pidana Ekonomi

Empat pilar itu, lanjut Muliaman, antara lain adalah infrastruktur, regulasi perlindungan konsumen, pengawasan market conduct serta edukasi dan komunikasi. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menyampaikan, pemerintah menyambut baik inisiatif OJK ini. Karena telah sesuai dengan pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016.

"Masyarakat Indonesia harus menjadi cerdas keuangan, tidak terkecuali masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang selama ini sulit menjangkau produk dan jasa keuangan,” ujar dia. 

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar

Bos OJK Pastikan Industri Jasa Keuangan RI Terjaga Stabil, Simak Indikatornya

Mahendra melaporkan, kondisi sektor jasa keuangan Indonesia masih terjaga stabil, didukung dengan kondisi ekonomi global yang juga terpantau kian membaik.

img_title
VIVA.co.id
9 Oktober 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut