- Fajar GM
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menunjukkan kemarahannya pada sejumlah kementerian dan lembaga, yang hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, mendapatkan nilai disclaimer atau opini tidak menyatakan pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Instansi pemerintah yang mendapat disclaimer adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Televisi Republik Indonesia. Jokowi pun mempertanyakan apa saja kerja kementerian dan lembaga tersebut.
"Ini bolak balik discalimer bertahun-tahun enggak rampung-rampung," tegas Presiden Jokowi, di Istana Bogor, Selasa, 23 Mei 2017.
Dari hasil LKPP oleh BPK, beberapa lembaga lain yang disclaimer adalah Komnas HAM, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif.
Secara umum, pemerintah pusat mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jokowi menegaskan, semua kementerian dan lembaga juga harus mendapatkan penilaian tersebut.
Bahkan, Jokowi tidak ingin ada lembaga yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian), apalagi disclaimer.
"Kalau dulu dapat WDP dianggap sudah baik, sekarang enggak. Ini harus semuanya WTP, tahun depan," tegas Jokowi.
Hasil LKPP 2016, kementerian dan lembaga yang memperoleh WDP adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kemudian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Komisi Pemilihan Umun (KPU), Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran radio RRI.
"Jangan ada yang disclaimer, WDP saja nggak boleh. Memang sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan kementerian, keuangan lembaga, karena ada uang rakyat," jelas Jokowi. (ase)
Mendag Lutfi Dinobatkan Jadi Pemimpin Terpopuler oleh Warganet
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, dinobatkan sebagai Pemimpin Paling Populer 2021. Penghargaan diberikan oleh PR Indonesia.
