BKKBN: Pengertian KB Harus Diperbarui
- VIVA.co.id/Diza Liane Sahputri
VIVA.co.id – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty bertemu para sineas muda dalam acara Film Maker Gathering dalam rangkaian acara Hari Keluarga Nasional XXIV, Minggu 18 Juni 2017 di CGV Grand Indonesia, Jakarta.
Surya mengapresiasi dukungan dari para pegiat film terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Dalam orasinya Surya mengatakan bahwa BKKBN membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Melalui ketetapan Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, nomenklatur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN). Payung hukum ini turut mengukuhkan KKBPK sebagai program andalan BKKBN.
"Tugas kita bersama, harus menyiapkan konsep KKBPK, buatlah kira-kira beberapa laman dan kerja sama dengan produser untuk dijadikan film. Komunikasi intens antar kita harus ditingkatkan," ujar Surya, dalam acara temu media antar BKKBN dan sineas muda, di Grand Indonesia, Jakarta, Minggu, 18 Juni 2017.
Selain itu, Surya berharap agar melalui film dan ide kreatif, konsep keluarga berencana bisa diperkuat. Sehingga, masyarakat bisa lebih memahami arti dari keluarga berencana.
"Kalau masih berpikir banyak anak banyak rezeki, ya susah, karena ke depannya sudah enggak seperti itu. Pengertian KB juga harus diperbarui. Ini yang belum banyak dan perlu ditegaskan," kata Surya.
Di kesempatan yang sama, sineas muda Marcela Zalianty menjelaskan bahwa medium film bisa dijadikan sebagai wadah edukasi untuk masyarakat luas. Ia berharap, perfilman Indonesia, juga bisa didukung secara penuh oleh pemerintah.
"Dengan inisiatif produser di indonesia, serta starategi untuk menjadikan tren dengan tujuan dan konsep yang sama, perfilman Indonesia bisa dimajukan. Salah satunya dengan konsep dan kerja sama dari BKKBN ini," ucap Marcella.
MUI: Atasi Kemiskinan Bukan dengan Memandulkan, Tapi Ciptakan Lapangan Kerja
MUI menyorot wacana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal vasektomi jadi syarat penerima bansos, menyebutnya haram dan bukan solusi tepat atasi kemiskinan rakyat.
