- panoramio
VIVA.co.id – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku tidak akan terburu-buru mengubah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sampai saat ini, otoritas pajak bersama pemangku kepentingan terkait masih mengkaji formulasi yang tepat sebelum mengubah batas PTKP.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, otoritas pajak masih memetakan berbagai indikator yang dijadikan acuan dalam menetapkan batas PTKP. Apakah itu berdasarkan Upah Minimum Provinsi maupun tingkat inflasi.
“Hal ini tentunya harus dibahas dengan BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kemenkeu. Jadi bukan berarti PTKP diturunkan sekarang,” kata Hestu, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Otoritas pajak tak memungkiri, batas PTKP yang mengalami kenaikan hampir 50 persen dalam dua tahun terakhir memberikan dampak terhadap penurunan basis pajak. Setidaknya, Ditjen Pajak telah kehilangan hampir 3,6 juta wajib pajak terdaftar, karena kenaikan batas PTKP.
Alhasil, keputusan menaikkan batas PTKP pun berdampak pada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hestu memperkirakan, penerimaan pajak negara dari PPh 21 berpotensi berkurang Rp20 triliun pada tahun ini.
“Sekitar 3,6 juta WP terdaftar (karena kenaikan PTKP) akhirnya penghasilannya di bawah PTKP. Sehingga tidak ada pembayaran pajaknya lagi. Penerimaan pasal PPh Pasal 21 berkurang lebih Rp20 triliun tahun ini,” katanya.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi sebelumnya menegaskan, komponen daya beli masyarakat akan menjadi salah satu pertimbangan otoritas pajak dalam mengubah batas PTKP. Proses kajian pun saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. (mus)
Kenaikan Batas Gaji Tak Kena Pajak Solusi Genjot Ekonomi
Daya beli masyarakat diproyeksi akan meningkat.
