- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVA – Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus agar penyaluran beras sejahtera atau rastra, disalurkan ke masyarakat tepat waktu. Jelang Survei Ekonomi Nasional (Susenas), penyalurannya diminta jangan telat.
Sebab, menurut Jokowi, survei yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018, menentukan jumlah masyarakat miskin di Indonesia.
"Yang jadi perhitungan angka kemiskinan, BPS juga akan bertanya apakah dalam empat bulan terakhir menerima rastra. Jangan sampai, saya minta, (jangan sampai) ada keterlambatan," ujar Presiden Jokowi, saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Selasa 5 Desember 2017.
Untuk itu, ia menginstruksikan kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, agar program ini terus dipantau.
"Supaya beras ini sampai ke penerima manfaat tanpa terlambat satu hari pun," katanya.
Jokowi menjelaskan, rastra diberikan untuk 15 juta masyarakat kurang mampu. Anggarannya juga sudah besar yakni Rp21 triliun. Maka, Presiden minta ini menjadi prioritas.
Menurut Jokowi, penyaluran rastra dilakukan dengan sistem kartu sudah diuji coba pada 44 kota dengan 1,2 juta masyarakat penerima manfaat. Namun, Jokowi meminta, jumlahnya tidak ditambah terlebih dahulu
"Dicek, dievaluasi dulu betul, supaya di lapangan jalan baik," ungkap Presiden.
Mendag Lutfi Dinobatkan Jadi Pemimpin Terpopuler oleh Warganet
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, dinobatkan sebagai Pemimpin Paling Populer 2021. Penghargaan diberikan oleh PR Indonesia.
