- Halomoney
VIVA – Kementerian Keuangan mengungkapkan, saat ini pembiayaan utang negara sudah didominasi Surat Berharga Negara atau SBN, dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini menunjukkan sehatnya pendapatan negara yang sudah masuk kategori middle income country.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menjelaskan, porsi pinjaman dalam portofolio utang pemerintah terus mengalami penurunan. Di mana pada 2013, mencapai 30 persen dan pada akhir 2017, mencapai 19 persen. Sedangkan untuk SBN, sejak 2013 hingga 2017, terus mengalami peningkatan, dari Rp1.661 triliun menjadi Rp3.128 triliun.
"Kenapa enggak dibanyakin pinjaman? Pinjaman itu kan dari multilateral dan bilateral. Biasanya, ada banyak aturannya. Yang mana, juga ada batasannya. Jangan lupa juga, Indonesia sudah middle income country yang enggak seenaknya lagi dapat pinjaman," ujar Luky di Kementerian Keuangan, Jumat 6 April 2018.
Selain itu, kata dia, meski SBN saat ini 39,3 persennya dikuasai oleh pihak asing, namun pemerintah telah mempersiapakan berbagai antisipasi agar efek samping dari mudah larinya investor dari pasar Indonesia tidak terjadi, hingga menciptakan krisis keuangan.
"Tetapi, tolong dilihat juga profil investor asing kita. Sebagian besar mereka longterm investor. Makanya, kita perlu lihat karakteristik mereka. Kebanyakan lembaga keuangan, Reksadana, dan Bank Sentral, serta Pemerintah Negara Asing. Yang sifatnya jangka panjang bukan spekulan," ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, dalam upaya menciptakan pasar keuangan yang tangguh, pemerintah juga telah menerapkan Crisis Management Protocol (CMP) untuk mengelola risiko di pasar SBN. Di samping itu, telah disiapkan juga skema Bond Stabilization Framework (BSF) untuk memitigasi dampak sudden reversal dengan melibatkan BUMN-BUMN terkait.
"Pendalaman pasar juga terus dilakukan Pemerintah untuk mendorong pasar keuangan dan SBN yang dalam dan likuid. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui diversifikasi instrumen utang. Satu capaian penting, yaitu pemerintah telah menerbitkan Green Sukuk, yaitu instrumen SBN berbasis syariah dengan prioritas pembiayaan proyek dan kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan hidup," jelasnya.
Hasil dari itu, kata Luky, berbagai indikator pasar SBN mengalami perbaikan signifikan pada 2017, salah satunya membaiknya performa sentimen risiko yang antara lain ditunjukkan oleh penurunan Credit Default Swap lima tahun dari 135,22 bps di akhir 2016 menjadi 84,88 bps di akhir 2017 (turun 50,34 bps).
"Kita selalu siapkan payung. Makanya kita punya UU PPKSA (Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan). Mencegah krisis di sektor stabilitas keuangan kita. Kita menekankan pada pencegahan. Rohnya adalah pencegahan. Fokusnya itu," jelasnya.
