- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Pemerintah terus mengkaji sistem Kredit Pemilikan Rumah atau KPR bagi PNS, TNI, dan Polri. Rumah yang ditawarkan bisa tanpa down payment atau uang muka dengan tenor mencapai 30 tahun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kajian ini sebetulnya masih didiskusikan. Di mana, saat ini akan diserahkan ke tingkat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
"Karena banyak skemanya. Kenapa? Karena, saya usulkan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dimodifikasi. FLPP itu kan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang pendapatannya Rp4 juta atau Rp7 juta," ujar Basuki di kantornya, Rabu 18 April 2018.
Menurut Basuki, saat ini dipertimbangkan bagi PNS, TNI, dan Polri untuk tetap bisa mendapatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Meskipun gaji mereka mendapatkan penyesuain dan berada di luar kategori MBR.
"Kalau sekarang, PNS sudah naik gajinya. Kenapa enggak dinaikkan (batas FLPP), tapi tetap mempunyai fasilitas FLPP," katanya.
Perlu Didiskusikan
Dalam skema yang diusulkan saat ini, kata Basuki, tidak ada fasilitas seperti FLPP. Adapun cicilan rumahnya, sebesar Rp3,8 juta per bulan dengan harga Rp300-Rp400 juta.
"Karena, kalau yang diusulkan ini kan tidak ada fasilitas (FLPP), Jadi, cicilan 3,8 juta per bulan, harga rumah 300-400 juta, komersial biasa tanpa DP. Tetapi, itu inovasi-inovasi yang perlu didiskusikan dulu. karena banyak variasinya. Dan belum diputuskan sama sekali," katanya.
Sementara itu dari perbankan, Basuki mengatakan, bahwa seluruhnya telah berkomitmen untuk memberikan sistem kredit baru bagi PNS, TNI, dan Polri itu
"Semua pasti komit, kan ada bunganya komersial, kemarin yang diundang (perbankan) BUMN. Kalau komersial, ya biasa saja, kan KPR," katanya.
Sedangkan mengenai rencana rumah tanpa DP itu, menurut Basuki masih dipertimbangkan. "Ya, makanya kan belum tahu, karena belum diputuskan," ujarnya. (ren)
