Rapat dengan DPR, Nicke Paparkan Aksi Korporasi Holding BUMN

Direksi Pertamina lapor ke DPR soal Holding Migas.
Sumber :
  • Fikri Halim/VIVA.co.id

VIVA – Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Agenda yang dibahas mengenai Holding BUMN Migas dan kinerja perseroan.

Aparat Gabungan Bersiaga di KPU dan DPR Jelang Penetapan Hasil Pemilu

Plt Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati memaparkan pembentukan Holding BUMN Migas resmi terbentuk pada tanggal 11 April lalu, dan Pertamina sebagai induknya.

Holding dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) dan penandatangan akta inbreng atau pengalihan saham pemerintah di PGN ke Pertamina.

1.489 Personel Gabungan Kawal Demo Depan Gedung DPR, Pengalihan Arus Situasional

"Akta inbreng sudah ditandatangani pada 11 april 2018. Sehingga, dengan demikian mulai 11 april 2018, secara hukum PGN sudah bergabung di keluarga Pertamina," kata Nicke di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 25 April 2018. 

Dengan demikian, lanjut Nicke, tahapan berikutnya yang akan menjadi aksi korporasi Pertamina sebagai holding adalah bagaimana mengintegrasikan anak usaha di dalam grup Pertamina. Khususnya, soal rantai nilai di sektor gas.

Ada Demo di Depan DPR, Arus Lalu Lintas dari Semanggi ke Slipi Dialihkan

"Jadi, value chain, bisnis gas yang kami integrasikan lebih lanjut, agar dapat menciptakan efisiensi baik dari sisi opex (operational expenditure) maupun pengembangan investasi," katanya.

Petugas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero) Tbk mengganti alat ukur (meteran) jaringan gas industri Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) milik PT PLN (Persero) Talang Duku

Kegiatan operasional PGN

Sementara itu, terkait pertanyaan DPR yang mempersoalkan kondisi PT PGN Tbk yang sedang dalam kondisi tidak baik, Nicke mengatakan, tim transaksi dan operasi Holding BUMN Migas sudah memetakan risiko bisnis yang mungkin ada di PGN.

"Ini sudah dilakukan. kami sudah lakukan due diligence, di mana akan diselesaikan akhir minggu ini. Tim due diligence yang diketuai direktur keuangan, di mana dalam hal ini kami mengidentifikasi seluruh risiko yang ada dan bagaimana mitigasinya," paparnya. 

Ketika melihat ada risiko, menurut Nicke pihaknya akan melihat bagaimana proses mitigasi ke depannya jika nanti PGN diintegrasikan dengan aset PT Pertagas. Ia yakin melalui integrasi antara aset PGN dan Pertagas, infrastruktur gas di Jawa dan Sumatera akan semakin tersambung.

"Selama ini kan belum match. Kalau kita integrasikan ini menjadi satu, pipa transmisi dan distribusi. Jadi kami melihat ini dapat menjadi peluang mitigasi ketika aset aset Pertagas diintegrasikan dengan aset PGN," ujarnya. 

Menurutnya beberapa permasalahan sudah diidentifikasi. Sehingga diharapkan bisa mendapatkan penyelesaian yang terbaik bagi perusahaan. 

"Kami sudah identifikasi dan dari progres due diligence sampai saat ini, kami memandang bahwa mitigasi masih bisa kami lakukan. Sehingga, tidak berpengaruh negatif pada konsolidasi dari keuangan Pertamina secara keseluruhan," tuturnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya