- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai serius mempertimbangkan usulan pihak Parlemen untuk mengalokasikan subsidi bahan bakar minyak kepada kualitas yang lebih baik seperti pertalite dan pertamax.
Alasannya, subsidi akan berdampak kepada beralihnya kebiasaan masyarakat untuk mengonsumsi BBM yang bagus dan lebih ramah lingkungan. Selain itu, daya beli masyarakat untuk membeli BBM dengan kualitas bagus akan meningkat.
Namun, menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, pemerintah tak perlu lagi menambah subsidi BBM. Malah sebenarnya, subsidi BBM seharusnya dipangkas.
"Menurut saya, BBM tidak perlu disubsidi lagi. Pemerintah Jokowi kan sudah memutuskan mengurangi subsidi BBM dan dibatasi hanya untuk minyak tanah dan minyak solar," ujar Fabby kepada VIVA, Jakarta, Jumat 8 Juni 2018.
Dia menilai, kebijakan pemberian subsidi pertalite dan pertamax tidak tepat. Apalagi, seluruh dunia justru memangkas subsidi BBM.
"Menurut saya, harga BBM sesuai pasar, tetapi tata niaga harganya yang perlu dikendalikan untuk pertamax dan pertalite," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai, untuk aspek lingkungan dan daya beli masyarakat usulan tersebut cukup logis.
"Hanya saja dalam aspek fiskal dan teknisnya saya melihat perlu kajian lebih lanjut," ujarnya kepada VIVA.
Pemberian subsidi, menurutnya, memang harus melalui mekanisme APBN. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek yang lain seperti persaingan usaha dengan badan usaha lain.
"Pertamax disubsidi ada masalah lain, bagaimana dengan pelaku yang menjual BBM dengan kualitas yang sama diberikan subsidi juga atau tidaknya," katanya. (asp)
