- ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
VIVA – Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Indonesia, mengalami penurunan menjadi 25,95 juta orang atau sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Penurunan yang mencapai single digit tersebut, terjadi untuk pertama kalinya di Indonesia.
Meski begitu, menurut Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan Fakultas Ekonomi UGM, Gunawan Sumodiningrat, kemiskinan tidak dapat dilihat hanya berdasarkan angkanya, melainkan juga harus dilihat berdasarkan fakta lapangan, agar kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan tepat sasaran.
"Petani kita mayoritas masih miskin. Kemiskinan bukan soal angka, tetapi bagaimana pemahaman untuk mengentaskan kemiskinan ini," ujar dia di Gedung HKTI, Jakarta, Kamis 2 Agustus 2018.
Menurut dia, strategi pemerintah selama ini untuk mengentaskan kemiskinan melalui program dana desa gagal menyejahterakan petani.
Sebab, dana desa yang diberikan tidak untuk ditujukan sebagai stimulus bagi masyarakat miskin agar mampu berpenghasilan sendiri, melainkan hanya untuk membangun infrastruktur desa itu sendiri.
"Enggak jelas, bantuan desa itu tidak efektif, karena konsepnya enggak jelas. Yang dibangun desanya, akhirnya yang dapat kepala desa, padahal bukan haknya. Bantuan desa adalah stimulan bukan alat kampanye, stimulan menyadarkan bahwa rakyat harus bisa menghidupi dirinya sendiri," ungkapnya.
Karena itu, dia menegaskan, agar kemiskinan tersebut dapat menurun secara riil dan sesuai faktanya, maka pemerintah harus menstimulus masyarakat dengan memberikan ruang kerja yang seluas-luasnya sambil mendorong kemandirian masyarakatnya agar mampu memperoleh pendapatan dari pekerjaannya tersebut.
"Setiap orang harus punya sumber hidup sendiri, dia harus bekerja, harus punya pendapatan, dan harus punya tabungan. Itu harus disadarkan, karena orang enggak bisa hidup tanpa bekerja, apapun pekerjaannya. Tapi bukan hanya kerja, kerja, kerja. Tapi kerja, dapat untung pendapatan, lalu bisa nabung," kata Gunawan.
