Kadin: Saat Ini Kami Dahulukan RI Dibanding Rp

Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA – Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, mengadakan pertemuan guna membahas mengenai penguatan dan stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Nilai Tukar Rupiah Melemah Bikin Harga Motor Yamaha Ikut Naik?

Ketua Umum Kadin, Rosan P. Roeslani menjelaskan, saat ini pemerintah, BI dan Kadin telah memiliki tujuan yang sama, untuk mengembangkan perekonomian yang sehat dan tumbuh berkualitas.

"Jadi kita sekarang ini mendahulukan RI daripada Rp. Karena kita menyadari diperlukan adanya persatuan kesatuan serta prioritas bersama agar perekonomian terjaga dan bisa memberikan harapan ke depan yang baik," kata Rosan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 15 Agustus 2018.

Rupiah Perkasa ke Rp 16.088 per Dolar AS Usai Rilis Data Inflasi RI

Rosan menjelaskan, salah satu aspek yang dibahas dalam pertemuan hari ini adalah soal bagaimana pemerintah bisa memberikan kepastian di dunia usaha.

Kadin juga telah mendengar uraian Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengenai adanya 80 persen dana eksport yang masuk ke Indonesia, namun hanya 15 persen di antaranya yang ditukarkan ke mata uang rupiah.

Rupiah Mulai Perkasa ke Rp 16.205 per Dolar AS, Ini Pendorongnya

Oleh karena itu, pemerintah dan BI tentunya mengharapkan agar para pengusaha bisa ikut menguatkan rupiah, dengan cara menukarkan dolarnya ke rupiah.

"Tapi di satu sisi dengan memberikan kepastian berupa opsi-opsi dari BI bahwa pada saat para pengusaha ini membutuhkan dolar atau rupiah, maka bisa diberikan dengan rate atau suku bunga yang baik," kata Rosan.

Selain itu, Rosan menjelaskan bahwa BI juga akan memberikan jaminan bahwa pada saat terjadi penukaran dolar terhadap rupiah yang akan dilakukan oleh para pengusaha itu, maka bank-bank pemerintah yang melayani mereka tidak akan mengenakan biaya tambahan dari proses tersebut.

"Tadi disampaikan BI bahwa jika ada swap ataupun hedging yang akan dilaksanakan dengan Bank Mandiri, dan Bank Mandiri sampaikan tidak akan memberikan cost tambahan dari swap tersebut," kata Rosan.

"Jadi kalau swap 4,7 persen, bank nasional tidak akan ada tambahan dan ini perlu kita apresiasi. Ini tidak akan terpaku 3-4 bulan, tapi sampai 12 bulan sebagaimana tadi disampaikan oleh BI," ujarnya.

Diketahui, dalam pertemuan tersebut, sejumlah pengusaha di bawah koordinasi Kadin telah bertemu dengan pihak Bank Indonesia, serta pihak pemerintah yanh diwakili oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya