- REUTERS/Stephen Lam
VIVA – Perusahaan otomotif asal Korea, Hyundai, dikabarkan berencana membangun pabrik di Indonesia. Namun, rencana itu seperti masih belum akan terealisasi dalam waktu dekat.
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menegaskan, rencana investasi PT Hyundai Mobil Indonesia itu sebenarnya masih sekadar wacana. Hal itu diutarakannya usai menggelar rapat bersama Menko Perekonomian, Darmin Nasution, dan Kepala BKPM, Thomas Lembong.
"Ini kan cuma bicara saja. Bahasa Indonesianya, campur sari. Karena pemerintah belum pernah menerima surat secara resmi," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 3 September 2018.
Sebelumnya, pihak Hyundai meminta beberapa insentif kepada Pemerintah. Saat ditanya apa insentif yang ditawarkan pemerintah terkait rencana investasi Hyundai tersebut, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah sudah menyediakan skema tax holiday, sebagaimana yang diberlakukan pemerintah kepada para pengusaha pada umumnya.
Namun, Airlangga menegaskan bahwa ada hal yang lebih penting dari urusan insentif tersebut. Sebab, urusan investasi di industri otomotif tentunya juga memiliki keterkaitan dengan sektor lain, terutama di sektor industri penunjang di dalam negeri.
"Kalau kita bicara industri otomotif kan saat ini beberapa industri strukturnya sudah di dalam negeri. Termasuk kemarin investasi dari investor China, itu juga investasinya besar, dan juga dengan vendor," kata Airlangga.
Oleh karena itu, Airlangga menegaskan, ke depannya perusahaan-perusahaan komponen dalam negeri bisa meningkatkan kapasitas sebagai dampak dari adanya investasi asing di bidang otomotif tersebut.
"Jadi perusahaan-perusahaan komponen dalam negeri meminta agar diberlakukan SNI secara lebih ketat. Karena ini akan mengurangi impor. Jadi bukan hanya digabung dengan TKDN, tapi mencegah persaingan yang tidak sehat," kata Airlangga.
"Kita lihat negara lain kan memperkuat industrinya masing-masing, termasuk tetangga kita. Salah satunya untuk baja, stainless steel, itu ke AS dikenakan bea masuk. Kemudian ke China juga mereka mempertimbangkan trade remedy. Jadi kita juga harus sama dengan negara-negara tersebut," ujarnya. (ase)
