- ANTARA / Ronny NT
VIVA – Isu pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Palangkaraya masih terus bergulir. Penataan ruang kota Palangkaraya dinilai perlu dioptimalkan sebelum nantinya betul-betul terealisasi menjadi Ibu Kota Indonesia.
Walikota Palangkaraya Riban Satia mengatakan, persiapan untuk membangun kota tersebut sebetulnya masih terkendala dengan minimnya anggaran. Padahal, luas kota Palangkaraya saja tanpa daerah lain di Kalimantan Tengah hampir 4 kali lipat luas Jakarta.
"Palangkaraya saja hampir 4 kali Jakarta, anggarannya juga secuil. bagaimana kita bisa bangun kota dengan baik, ini yang jadi pertanyaan kita," ujar Riban di Jakarta, Selasa 18 September 2018.
Namun dia mengatakan, pemindahan ibu kota tentu tidak sesederhana itu, sebab ada kaitannya dengan jumlah penduduk, infrastruktur dan lain-lain. Karena itu kajian dan diskusi mendalam perlu dilakukan.
Secara umum, Ia menjelaskan kota Palangkarya memiliki luas wilayah 2.850 km persegi dan terdiri atas 5 kecamatan dan 30 kelurahan. Sementara, akses listrik ke daerah di 30 kelurahan tersebut dikatakan baru terwujud dalam kurun waktu 3 tahun ini.
"Perjuangan supaya listrik masuk ke sana itu tidak gampang, karena itu berkaitan dengan kebijakan nasional. bahwa listrik di kalimantan itu jadi persoalan cukup krusial, karena kita sering dapat giliran pemadaman karena keterbatasan daya. Karena saat arus puncak kita maksimalkan untuk jam belajar anak-anak kita. Ini persoalan yang kami hadapi," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan pihaknya tidak ingin jika Ibukota sudah dipindahkan ke Palangkaraya, nanti dipindahkan ke tempat lain lagi. Sebab, tata ruang Palangkaraya baik infrastruktur maupun transportasi masih mungkin untuk ditata sejak awal.
"Karena memang masih bisa kita tata karena kawasannya masih kosong. Persoalan kita ke depan adalah tata ruang. tata ruang wilayah kota itu harus dirancang berdasarkan zona-zonanya. Masalah tata ruang belum selesai," ujarnya.
Di Rapat Paripurna, Demokrat dan PKS Minta Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota
Sejumlah anggota DPR RI meminta Pemerintah di kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan.
