Kemenperin Minta Pengusaha Efisien Gunakan Barang Impor untuk Ekspor
- REUTERS/Willy Kurniawan
VIVA – Kementerian Perindustrian meminta industri di dalam negeri untuk semakin meningkatkan nilai tambah dari bahan baku impor. Upaya hilirisasi tersebut ditujukan agar barang hasil produksi bahan baku impor bisa ditingkatkan manfaatnya bagi perekonomian nasional, misalnya dari hasil kegiatan ekspor.
“Misalnya di industri tekstil, kita masih impor kapas dari Amerika Serikat, tetapi kita kembalikan ke sana lagi dengan produk jadi garmen. Itu yang lebih baik,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, dalam siaran persnya, Jumat 28 September 2018.
Airlangga menegaskan, sebagai langkah untuk mendorong hal itu, pemerintah tengah memacu peningkatan ekspor produk manufaktur nasional ke Amerika Serikat, yang antara lain meliputi komoditas pakaian, tekstil, dan sepatu.
Salah satunya dengan mengakselerasi penyelesaian perundingan kerja sama bilateral yang komprehensif. Dengan begitu, para pengusaha diharapkannya mampu memanfaatkan fasilitas untuk meningkatkan kegiatan ekspor.
"Salah satu yang ingin disepakati dengan Amerika Serikat adalah tarif bea masuk untuk ketiga komoditas manufaktur Indonesia tersebut bisa dihapuskan atau nol persen. Kami meyakini, langkah menggenjot ekspor ini, tentu akan mendongkrak produktivitas dan penyerapan tenaga kerja industri,” tuturnya.
Di samping itu, Airlangga mengungkapkan, pemerintah telah aktif mengajak pelaku industri AS agar melakukan ekspansi dan investasi baru di Indonesia. Salah satunya adalah mendorong ekspansi dan investasi di sektor yang siap memasuki era industri 4.0 atau digital economy.
"Kami ingin champion dari AS, seperti Google, Apple, dan perusahaan-perusahaan di Silicon Valley. Ini yang mesti kita tarik minatnya ke Indonesia,” paparnya.
Kemenperin mencatat investasi AS ke RI sepanjang 2016 hingga semester I-2018 sebesar US$3,8 miliar dengan sebanyak 1.881 proyek. Capaian AS ini menempati peringkat keenam untuk penanaman modal asing di Indonesia.
"Pemerintah Indonesia bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penerbitan paket kebijakan ekonomi dan pemberian insentif fiskal, serta memberikan kepastian hukum," tutur Airlangga.
