Ego Sektoral Hingga Perang Dagang Tantangan Pemerintah Genjot Ekspor
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA – Dampak perang dagang antara Amerika Serikat-China menimbulkan kebijakan proteksionisme dari sejumlah negara tujuan ekspor. Hal tersebutlah pengaruh global yang menghambat peningkatan ekspor Indonesia.
Pengamat Ekonomi dari INDEF, Bhima Yudhistira Adinegara menilai, dari sisi domestik, kendala yang dialami adalah belum terintegrasinya masing-masing kementerian. Terutama terkait pemberian kemudahan bagi para eksportir.
“Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian masih punya ego sektoral. Yang satu melihat kalau diberi banyak insentif fiskal nanti target penerimaan pajak jangka pendek berkurang. Jadi belum akur,” kata Bhima dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu 7 November 2018.
Terkait masalah pajak, Bhima menjelaskan bahwa dalam peringkat kemudahan membayar pajak di EODB, Indonesia berada di peringkat 112. Peringkat itu di bawah Malaysia pada posisi 72, dan Thailand di posisi 59.
Salah satu yang membuat peringkat RI masih tertinggal menurut Bhima, adalah kondisi di mana para pelaku usaha eksportir membutuhkan waktu sekitar 200 jam, hanya untuk mengisi formulir restitusi perpajakan.
“Ini yang membuat minat eksportir dan pelaku usaha berkurang dalam hal mengambil insentif fiskal. Jadi prosedurnya juga perlu perbaikan,” kata Bhima.
Berdasarkan data BPS secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia antara Januari-September 2018 mencapai angka US$134,99 miliar. Nilai itu meningkat 9,41 persen dibanding periode yang sama 2017.
Sedangkan, ekspor non migas juga tercatat mencapai US$122,31 miliar atau meningkat 9,29 persen, dibanding periode yang sama tahun lalu.
"Diperkirakan ekspor tahun depan bisa mencapai 9,5 persen-10 persen year on year, di mana eskpor tekstil pakaian jadi ke AS yang masih solid, atau tumbuh 29,8 persen pada Januari-September 2018 ," ujarnya.
