- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membantah penyelesaian revisi mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) ditunda. Draft Peraturan Presiden tersebut akan diserahkan kepada Presiden akhir minggu ini.
"Akhir minggu ini akan kita naikkan ke Presiden Joko Widodo," kata Darmin ditemui di acara Munas VIII APKINDO di Four Season Hotel, Jakarta, Senin 26 November 2018.
Ia menjelaskan, pihaknya akan bertemu dengan pengusaha terlebih dahulu untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Pemahaman kepada pengusaha itu akan disampaikan saat gelaran Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Solo.
"Saya besok juga ke Solo. (target Perpres DNI) Minggu ini juga kita selesaikan," kata Darmin.
Setelah dari Solo itu, lanjut Darmin, pihaknya mungkin akan membutuhkan satu kali diskusi terkait kebijakan pelonggaran investasi asing tersebut. Namun, ditegaskannya, penyelesaian revisi Perpres tersebut akan selesai di akhir minggu ini dan diserahkan ke Presiden.
"Ya gampang itu, kalau yang PP DHE (Devisa Hasil Ekspor) kan kita sudah selesai, kalau itu mudah-mudahan akhir minggu kita selesai," jelasnya.
Pemerintah baru-baru ini telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 16. Pembaruan kebijakan itu mencakup perluasan insentif pajak yaitu tax holiday, relaksasi DNI dan insentif untuk DHE.
Revisi DNI, Airlangga Buka 1.700 Bidang Usaha Termasuk ke Asing
Airlangga memberikan syarat bagi 1.700 bidang usaha yang bisa dimasuki asing yaitu harus berinvestasi di atas Rp10 miliar.
