- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat bicara terkait kisruhnya proses pembagian saham PT Freeport Indonesia antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan Pemda Papua.
Gubernur Papua, Lukas Enembe sebelumnya menolak proposal skema divestasi 51 persen saham Freeport yang ditawarkan Inalum karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengemukakan, pihaknya sudah menerima kedatangan Lukas yang langsung disambut oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Pak gubernur sudah di sini sama ibu (menteri bumn). Cuma BUMD-nya belum ditunjuk, itu kan pakai perda (peraturan daerah), makanya kita tunggu itu," kata Harry di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 26 November 2018.
Menurut Harry, yang terpenting saat ini adalah sudah tercapai kesepakatan terkait bagi-bagi saham antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait 10 persen total saham Pemda di PT Freeport Indonesia. Ia menguraikan, 70 persen saham bagian Pemerintah Kabupaten Mimika dan 30 persen bagian dari Pemerintah Provinsi.
"Sudah ada kesepakatan 70-30 antara Pemkab sama Pemprov," kata dia.
Menurut Harry, pemerintah daerah Papua, bukannya tidak mau atau menolak, melainkan hanya mempertanyakan posisi PT Indocopper Investama. "Padahal nanti begitu sudah pengambilalihan-kan sudah langsung otomatis nanti. Jadi Indocopper-nya full dimiliki kita," kata dia.
Permasalahan yang ada saat ini, Harry melanjutkan, hanya pada penentuan BUMD yang harus ditunjuk melalui keputusan daerah. Ia pun menegaskan bahwa tidak akan ada pihak swasta yang masuk di 51 persen saham PT Freeport Indonesia yang segera dikuasai Inalum tersebut.
"Iya, enggak boleh ada swasta, makanya ada Inalum di situ," kata dia.
