Kementerian PUPR Akan Relokasi Seluruh Pemukiman di Bibir Pantai
- VIVA.co.id
VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono berencana untuk merelokasi massal seluruh pemukiman yang berada di bibir pantai, pascaterjadinya bencana alam gelombang tsunami Selat Sunda pada Minggu lalu, 22 Desember 2018, yang melanda Lampung dan Banten.
Basuki menjelaskan, pada dasarnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, batas aman jarak pemukiman dengan bibir pantai adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.
"Kalau kita mau konsekuen, ya harus begitu kan (relokasi massal). Secara UU Tata Ruang ada aturan sepandan pantai, itu melanggar semua (yang dibibir pantai). Kalau di aturan, sekitar 50-100 meter, dan kalau yang di Banten, dulu memang sudah tidak boleh dibangun, tapi malah dibangun Villa. Sehingga, akses umum pun terputus di situ. Nah, ini yang mungkin nanti kami atur lagi," katanya, saat ditemui di kantornya, Kamis 27 Desember 2018.
Terkait penanganan pascabencana tsunami tersebut di Banten dan Lampung, Basuki mengatakan, pihaknya saat ini tengah fokus melakukan pembersihan puing dan menunggu usulan gubernur dan bupati setempat, untuk menentukan tempat relokasi yang ideal, demi membangun kembali rumah-rumah masyarakat, sekolah, maupun masjid yang terdampak tsunami.
"Mungkin tidak di situ, harus relokasi. Karena itu, cuma lima meter dari pantai rumahnya yang hancur itu. Betul-betul di bibir pantai, jadi bahaya, apalagi persis dekat Krakatau walaupun kita sudah bikin tanggul pantai di situ. Nanti perbaikannya, saya menunggu dari pak gubernur dan bupati. Kalau sudah ada, daerah untuk yang relokasi akan segera kita bangun," paparnya.
"Tapi sekarang, sebelum itu saya minta dibersihkan semua. Bahwa itu keluar dari kampung, supaya orang lihat bersih, tidak ada kesan tsunami lagi. Yang pertama bersihkan, yang kedua cari daerah relokasi, ketiga memperbaiki fasum fasos. Tetapi, fasos fasum enggak banyak (anggarannya), dari APBN full," tambah dia.
Estimasi saat ini, dikatakannya, rumah yang terdata terdampak bencana tsunami itu mencapai 600 rumah. Namun, karena masih dalam tahap penggodokan dari pemerintah daerah, ia belum mau menyebut rincian anggaran untuk proses pembangunan kembali rumah-rumah rakyat tersebut.
Adapun rumah yang bakal di bangun kembali itu, tambah Basuki, adalah rumah khusus dengan tipe 36. Sementara itu, untuk saat ini, anggaran pembangunan kembali itu dikatakannya bakal menggunakan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Belum dihitung, yang penting emergency dulu. Kalau yang emergency kan di BNPB, dengan dana siap pakai. (Anggaran dari PUPR sendiri) belum, kami bersihkan dulu semua dan diadministrasikan, nanti kami tagihkan ke BNPB," ungkap Basuki.
