- Fajar GM/VIVA.co.id
VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, Indonesia benar-benar harus bisa mendorong ekspor pada 2019 maupun tahun-tahun ke depannya. Upaya itu agar Indonesia bisa berubah dari negara berkembang menjadi suatu negara yang maju. Karenanya, daya saing harus ditingkatkan.
Dia beranggapan, persaingan perdagangan untuk melakukan ekspor itu bisa dimenangkan Indonesia di antara negara-negara lain. Asalkan, semua pihak terkait memfokuskan kinerja produksi industri dengan tiga prinsip utama, yakni produksi dengan kualitas yang baik, cepat, maupun murah.
"Masalahnya, semua negara berpikir yang sama, timbul persaingan, karena itu kita sebut daya siang. Ada tiga komponen penting, bisa enggak kita produksi lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah, baru kita bisa menangkan persaingan itu," kata JK saat menjadi pembicara di acara Outlook Perekonomian Indonesia, di Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.
Tiga prinsip itu, menurut Wapres, sudah diterapkan oleh China. Melalui tiga prinsip itu, dia mengatakan China terbukti bisa menjadi suatu negara yang mampu menyebarkan produk-produknya di seluruh negara, dan dikenal oleh semua orang dengan sebutan made in China.
"Kita tahu negara yang boleh dibilang hampir penuhi syarat itu semua adalah China. Sehingga, kita masuk ke luar negeri, kita masuk toko, pasti kita lihat produk di belakangnya made in China," ungkap dia.
"Saya baru dari New Zealand beberapa waktu lalu. Mau beli topi saja di toko tulisan belakangnya made in China. Itu karena dia berhasil dalam tiga faktor itu. Kita bisa enggak begitu," tutur JK.
Karenanya, JK berharap, dengan kondisi ekonomi global saat ini yang penuh ketidakpastian akibat adanya perang perdagangan antarnegara-negara maju, proteksionisme, hingga geopolitik di berbagai wilayah yang terus memanas, maka Indonesia harus memperbaiki industrinya. Terutama di hilir, untuk meningkatkan kualitas produksinya sehingga memiliki daya saing.
"Perang dagang kalau terus-menerus bagus juga lah supaya ekspor dari China bisa dilaksanakan dari negara lain, termasuk Indonesia. Menjelang itu, pemerintah melakukan banyak hal. Tahun lalu perbaikan sistem ada 16 langkah-langkah yang dimotori Pak Menko (Perekonomian) telah disahkan," papar JK. (art)
