- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menganggap, utang pemerintah pusat hingga akhir 2018 sebesar Rp4.418,3 triliun masih dalam kondisi yang sehat. Dia menjelaskan, pemerintah memiliki hitung-hitungan sendiri terkait pengelolaan utang tersebut.
"Ya masih (sehat). karena hitung-hitungannya ada. Utang itu dipakai buat apa. Kalau pakai utang untuk cuma mau bangun gedung kantor pemerintah, ya mungkin masalah," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 23 Januari 2019.
Darmin menegaskan, jika pemerintah berutang dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau produktif artinya utang yang dimiliki pemerintah prinsipnya sehat. Berbeda halnya jika utang tersebut digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.
Diketahui, rasio utang pemerintah pusat terhadap produk domestik bruto (PDB) itu tercatat sebesar 29,98 persen terhadap asumsi sementara PDB yang sebesar Rp14.735,85 triliun
"Angkanya, itu masih dalam kisaran yang menurut ukuran dunia itu masih istilahnya mungkin lebih pas masih dalam kisaran normal. Nominal naik, PDB kita juga naik,” ujar mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Darmin mencontohkan, hasil utang untuk pembangunan infrastruktur baru benar-benar akan dirasakan sekitar 10 hingga 20 tahun ke depan. Meskipun saat ini sudah mulai terasa, namun dampaknya akan berkesinambungan, seperti pelabuhan, jalan tol hingga waduk.
"Karena ini jangka panjang dampaknya. Misalnya kalau Anda punya warung, Anda tahu ini laku, Anda minjam untuk bikin lebih bagus kemudian laku, apa masalahnya." (mus)
5 Negara yang Paling Jarang Utang di Dunia, Nomor 1 Tetangga Indonesia
Tidak semua negara di dunia ini mengandalkan utang dalam proses pembangunan dan pengelolaan pemerintahannya. Ada lima negara yang memiliki tingkat utang paling rendah.
