LPS dan OJK Perkuat Kerja Sama, Salah Satunya Penanganan Bank Sistemik
- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
VIVA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi serta tugas kedua lembaga. Perbaruan kerja sama itu salah satunya terkati penanganan masalah yang terjadi pada bank, khususnya yang sistemik.
Dikutip dari keterangan resminya, Rabu 30 Januari 2019, Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho mengungkapkan, penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman antara Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dilakukan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) awal pekan ini.
Sejumlah pembaruan dalam nota kesepahaman OJK dan LPS adalah, peningkatan koordinasi antara keduanya. Antara lain dalam rangka penanganan bank sistemik dan penyelesaian bank selain bank sistemik. Kemudian, pendirian dan pengakhiran bank perantara serta penanganan atau penyelesaian bank dengan status Tbk dan penerbitan surat berharga.
Selanjutnya, disepakati bahwa penanganan bank sistemik yang diserahkan oleh KSSK kepada LPS berdasarkan UU LPS dan UU PPKSK. Lalu, LPS dapat melakukan due diligence, baik bank sistemik atau bank selain bank sistemik yang berstatus Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI), dengan syarat dan kondisi tertentu.
Selain itu, kedua lembaga sepakat untuk meningkatkan cakupan pertukaran data dan informasi dengan lebih komprehensif. Pemberian dukungan OJK kepada LPS dalam pelaksanaan program restrukturisasi perbankan pun masuk dalam nota kesepakatan tersebut
Untuk memastikan kerja sama tersebut terwujud, keduanya juga sepakat membentuk forum koordinasi dalam rangka memperlancar pertukaran informasi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
Sebagai informasi, bank sistemik adalah bank yang memiliki kompleksitas produk beragam dengan konglomerasi keuangan dan memiliki jumlah aset yang sangat besar. Apabila terjadi masalah terhadap bank tersebut dapat berdampak pada sistem keuangan nasional. (art)
LPS Pertimbangkan Hapus Premi Penjaminan, Ini Syaratnya
Berdasarkan undang-undang hal tersebut tidak dimungkinkan. Namun, LPS ada pertimbangan besar mekanisme itu bisa dilakukan.
