- ILC tvOne
VIVA – Mantan staf khusus Kementerian ESDM Said Didu mengkritik model pembangunan infrastruktur rezim Joko Widodo. Ia menilai, selama empat tahun Jokowi lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur komersial daripada membangun infrastruktur dasar untuk rakyat.
"Selama ini Jokowi sibuk bangun tol, bangun LRT, MRT, itu untuk kepentingan komersial. Sementara infrastruktur dasar untuk rakyat seperti rumah murah, gedung sekolah, puskesmas, enggak tersentuh. Ada bangun jalan umum, tapi di perbatasan, tidak ada yang lewat. Sementara jalan lintas Sumatera tidak dibangun, padahal sangat dibutuhkan," kata Said di Jalan Sriwijaya I, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.
Said mengatakan, pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi selama ini terkesan ugal-ugalan dan demi pencitraan politik. Sebab infrastruktur dibangun tanpa perencanaan yang baik.
Ia menambahkan, mahalnya tarif tol Trans Jawa menjadi contoh kasus pembangunan infrastruktur era Jokowi tidak direncanakan dengan baik dan mengabaikan uji kelayakan.
"Belum lagi proyek LRT yang dianggap layak kalau tiketnya Rp45.000 sekali jalan. Lalu siapa nanti yang pakai moda transportasi ini. Sopir-sopir dan pengusaha logistik sudah teriak karena tarif tol mahal, sekarang manfaat untuk rakyat apa?" kata Said.
Beban pembangunan infrastruktur komersial yang mengabaikan uji kelayakan ini, kata dia, berada di pundak sejumlah BUMN. Utang sejumlah BUMN bidang konstruksi diketahui membengkak lantaraan proyek ambisius ini, sementara rakyat tidak merasakan dampak positif dari pembangunan.
"Orang-orang BUMN harus berhati-hati. Undang-undang memandatkan BUMN tidak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak layak. Infrastruktur yang dibangun sekarang adalah infrastuktur komersial yang dibebankan ke BUMN dengan mengabaikan kelayakan," ujar Said.
Gubernur BI Ungkap Tujuan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan saat ini pihaknya tengah berupaya menyempurnakan dan memperluas digitasi sistem pembayaran BSPI 2025-2030.
