Moeldoko Ungkap Alasan Pemerintah Impor Pangan Meski Surplus

la Staf Kepresidenan Moeldoko usai menyampaikan kuliah umum dalam forum Temu Nasional XI BEM Nusantara di kampus Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, pada Selasa, 12 Maret 2019.
Sumber :
  • VIVA/Putra Nasution

VIVA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan kuliah umum dalam forum Temu Nasional XI Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara di kampus Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, pada Selasa, 12 Maret 2019.

President Jokowi Ensures to Extend Export Permits for Freeport

Di hadapan para mahasiswa Moeldoko mengatakan, kondisi pangan Indonesia terus membaik selama dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kondisi pertanian untuk ketahanan pangan terus menjadi target Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dia mencontohkan, pada 2018, Indonesia surplus beras hingga mencapai 3,1 juta ton.

"Tapi mungkin ada yang bertanya kenapa kalau surplus masih impor?" ujar mantan panglima TNI itu, seolah menceritakan keluhan atau protes sejumlah kalangan masyarakat.

9 Calon Anggota Pansel Capim KPK, 5 dari Unsur Pemerintah dan 4 Masyarakat

Moeldoko menjelaskan, pada dasarnya komoditas pangan yang diimpor untuk menjaga stok pangan nasional, bukan untuk memenuhi semua kebutuhan. "Untuk itu stok nasional itu harus diisi. Diisinya enggak boleh kurang dari 100 juta ton."

Stok nasional yang mencukupi itu, katanya, untuk mengantisipasi situasi-situasi darurat andai kekurangan atau dibutuhkan jumlah yang melebihi kebutuhan rata-rata. "Kalau nanti terjadi sesuatu yang emergency [stok tetap aman]. Untuk itulah kita masih memerlukan impor. Impor beras bukan hal baru." (mus) 

Tidak Ada Foto Jokowi di Ruang Rapat, PDIP: Jatuh Lupa Dipasang Lagi
Presiden Jokowi di Tambak Budi Daya Ikan Nila Karawang, Jawa Barat

Jokowi: Tilapia Fish Cultivation Has Huge Global Demand

President Joko Widodo (Jokowi) inaugurated the tilapia fish cultivation managed by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) in Karawang, West Java, on

img_title
VIVA.co.id
9 Mei 2024