- VIVA.co.id/Arrijal Rahman
VIVA – Kementerian Keuangan mencatat adanya perlambatan penerimaan negara yang signifikan pada April 2019. Pada bulan tersebut, penerimaan negara hanya tumbuh 0,5 persen, jauh lebih lambat dari catatan pertumbuhan April 2018 yang sebesar 13,3 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, melambatnya pertumbuhan tersebut menjadi indikasi bahwa perekonomian Indonesia mulai mengalami perlambatan. Karenanya, dia menegaskan, pemerintah akan semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap indikasi tersebut.
"Ini menggambarkan bahwa kita melihat ekonomi mengalami pelemahan meski tidak mengalami zona negatif. Namun, kita mulai waspada," kata dia saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
Buruknya kinerja penerimaan negara tersebut, dikatakannya, berasal dari anjloknya penerimaan negara dari sektor perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masing-masing tumbuh 4,7 persen dan 14,8 persen. Jauh dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya tumbuh 11,1 persen dan 21,5 persen.
Jika dirinci dari sektor perpajakan, penerimaan negara yang berasal dari pajak pada bulan itu hanya mencapai Rp387 triliun, hanya tumbuh 1 persen. Sedangkan pada tahun sebelumnya tumbuh 10,8 persen. Adapun yang berasal dari bea dan cukai, terkumpul Rp49,4 triliun atau tumbuh 47 persen, naik dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 14,7 persen.
"Jadi ini ada beberapa faktor yang tidak bisa apple to apple. Meski begitu kita melihat indikator ekonomi menunjukkan adanya tanda-tanda yang harus kita waspadai," kata Sri Mulyani.
Dia menegaskan, kondisi tersebut tidak terlepas dari hasil implikasi perekonomian global yang memang tidak kondusif, terutama akibat pertumbuhan ekonomi negara-negara maju atau mitra dagang utama Indonesia yang alami perlambatan. Itu menyebabkan iklim perdagangan global turut mengalami perlambatan.
Demi mengantisipasi semakin burukmya kondisi tersebut terhadap perekonomian domestik, dia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kebijakan pemeberian insentif disektor-sektor usaha demi mendorong perekonomian Indonesia tetap kuat.
"APBN tidak alami perubahan, kita melaksanakan Undang-undang APBN namun tools lain tetap kita coba desain seperti peraturan pemerintah untuk insentif super tax deduction di bidang vokasi dan mobil listrik," ungkap dia. (ase)
