- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mempertanyakan urgensi rencana Perum Bulog mengajukan permintaan impor beras ketan 65 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.
“Basis alasannya apa? Apakah kebutuhan mendesak? Berapa stok ketan kita saat ini, dan berapa kebutuhannya? Jangan pula kita tidak pernah transparan,” ujar Baidowi di Jakarta, Sabtu, 16 November 2019.
Menurut politikus PPP ini, publik harus tahu data yang valid dan data tunggal tentang ketersediaan serta pasokan dari petani dalam negeri. Kalau beras ketan impor ini masuk, kata dia, maka akan menunjukkan anomali terhadap kegiatan produksi pangan, yang tidak berjalan maksimal.
“Sejauh ini data ekspor kita minus dibanding Thailand dan Vietnam. Maka dari itu Kemendag jangan terburu-buru memberikan izin impor,” kata dia.
Ia mengatakan, DPR akan membahas hal tersebut. Selain itu, lanjut pria yang biasa disapa Awi ini, Bulog akan terus dipantau kinerjanya oleh Dewan.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan senada. Pemerintah harus melihat dulu stok beras ketan dalam negeri. Ia malah mempertanyakan bagaimana kinerja Bulog terhadap keinginan ini.
Ia mengatakan, impor adalah jalan terakhir. Menurutnya, Bulog sudah keberatan beban. Ia mencontohkan, pernah ada hampir 1 juta ton impor rusak di gudang-gudang Bulog.
Dia mempertanyakan, di mana beras ketan itu nantinya ditempatkan kala Dirut Bulog Budi Waseso mengatakan kehabisan ruang simpan beras.
“Jadi kalau menurut saya, perlu dipikir dalam-dalam. Apalagi Pak Buwas mengeluh Rp10 miliar per hari buat bayar utang bank. Impor kan pakai bunga komersial, jadi kan semakin membebani,” ucap dia.
Ia menduga, impor beras ketan ini nanti pelaksananya pasti dilakukan perusahaan swasta. “Kita tidak curiga dengan impor. Cuma ini tak sesuai dengan komitmen pemerintah. Impor adalah jalan terakhir. Kalau tidak mendesak tidak usah impor,” kata dia.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati menyoroti keinginan impor ini dari validitas data. Indef juga mempertanyakan komitmen Bulog dan Presiden Joko Widodo terhadap impor yang tak perlu.
“Kalau ada impor saya akan pecat, tapi sampai hari ini tidak ada satu pun yang dipecat. Itu sudah basi lah,” ucap Enny, mempertanyakan keseriusan Jokowi untuk 'menggigit' aparaturnya yang lebih suka impor tak sesuai keperluan.
Ia melanjutkan, persoalan impor itu sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak boleh. Tidak ada yang namanya impor itu barang yang haram kalau memang diperlukan. “Datanya harus divalidasi betul. Jangan yang satu bilang cukup, satunya bilang kurang,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Perum Bulog, Awaludin Iqbal membenarkan ada permohonan impor beras ketan sebanyak 65 ribu ton dari Bulog ke Kementerian Perdagangan. Ia mengatakan, permintaan impor dari Vietnam dan Thailand tersebut adalah karena ada kebutuhan di dalam negeri yang tidak terpenuhi oleh petani di dalam negeri.
Namun, ia tidak merinci berapa ton pasokan dalam negeri dalam setahun dan kebutuhan total di dalam negeri.
"Kalau data pasokan dalam negeri ada di Kementan, yang pasti ini kan kebutuhan customer yang minta segitu, kategori beras ini kan khusus dan tidak gampang mendapatkannya," ujarnya.
